ItWorks.id –Pemerintah Kota Makassar-Sulawesi Selatan terus memperkuat langkah menuju pemerintahan berbasis digital melalui pengembangan Super Apps Lontara Plus. Superplikasi terintegrasi ini menyatukan 358 layanan publik dalam satu genggaman.
Wali Kota Makassar, Munafir Arifuddin menyebut inovasi ini sebagai tonggak penting dalam membangun sistem pemerintahan modern yang transparan dan akuntabel.“Kami membangun sebuah sistem atau aplikasi yang menggabungkan beberapa aplikasi yang ada sebelumnya di Pemerintah Kota ini yang kami satukan ke dalam satu platform yang kami namakan Lontara,” ujarnya dalam sesi presentasi dan wawancara penjurian Top Digital Awards 2025 secara daring, Senin (3/11/2025).
Menurutnya, Lontara yang diambil dari nama aksara kuno Makassar bukan sekadar aplikasi, tetapi sebuah simbol integrasi layanan publik berbasis kearifan lokal dan teknologi modern. “Aplikasi ini kami namakan Super Apps yang kami beri nama Lontara, yang merangkum dari 358 aplikasi yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri di setiap SKPD di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Sekarang kita satukan menjadi satu dalam aplikasi Makassar Super Apps, atau yang kami sebut dengan Lontara,” tuturnya.
Lontara Plus dirancang untuk menghadirkan efisiensi dan keterpaduan dalam pelayanan publik. Salah satu fitur utama adalah layanan aduan masyarakat yang menjadi indikator utama kinerja instansi pemerintah daerah.
“Fitur aduan inilah yang sekarang dapat kami ukur dengan baik untuk bisa membandingkan beberapa hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat sebelum aplikasi ini ada, kita tidak mampu menghitung secara detail berapa aduan yang ada, berapa aduan yang telah ditindaklanjuti, berapa aduan yang dalam proses, dan berapa aduan yang ditangguhkan,” ungkap Wali Kota.
Data menunjukkan efektivitas sistem ini semakin nyata. Selama periode Juli hingga Oktober 2025, tercatat 820 aduan dari masyarakat, di mana 746 aduan telah ditindaklanjuti, 71 masih dalam proses, dan tiga aduan ditangguhkan.“Hal-hal seperti inilah yang kita butuhkan sehingga masyarakat merasa pemerintah hadir di setiap persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya.
Dengan prinsip keterbukaan dan kecepatan, Lontara Plus diharapkan mampu menekan praktik korupsi dan pungutan liar. “Aplikasi ini memberikan keamanan bagi masyarakat, dan kita harapkan tidak akan ada lagi pungutan liar. Kita mampu meredam proses pengambilan kebijakan sepihak yang sembunyi-sembunyi, sehingga aplikasi ini memberikan dampak transparansi, akuntabilitas, dan diharapkan tidak ada lagi urusan korupsi setelah aplikasi ini berjalan,” tegas Wali Kota.
Digital Terpadu dan Model Tata Kelola IT
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Muhammad Roem menambahkan, bahwa Lontara Plus menjadi tulang punggung digitalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inklusivitas. “Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota Makassar, Lontara Plus menjadi salah satu produk digital yang kami masukkan dalam ajang Top Digital Award 2025,” katanya.
Aplikasi ini tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai institusional pemerintah kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. “Visi dari Pemerintah Kota Makassar adalah Makassar unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan,” jelas Kepala Diskominfo. Ia menambahkan, Lontara Plus selaras dengan tiga misi utama: meningkatkan daya saing ekonomi daerah, mengembangkan pusat inovasi budaya dan pariwisata, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing.
Komitmen terhadap transformasi digital ini juga tampak dari peningkatan jumlah talenta teknologi informasi. “Total pegawai Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2024 berjumlah sekitar 13.917 orang, meningkat menjadi 15.317 orang pada tahun 2025. Jumlah pegawai tetap di bidang TI juga meningkat signifikan, dari 228 orang pada 2024 menjadi 517 orang pada 2025. Peningkatan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat talenta digital,” bebernya.
Dari sisi tata kelola, Tim ICT Kominfo Makassar, Nasruddin, memaparkan bahwa pembangunan sistem berbasis IT diatur dengan jelas melalui IT Master Plan dan peraturan daerah yang mendukung tata kelola transformasi digital. “Kami memiliki empat lapisan atau tiga struktur organisasi Pemerintah Kota Makassar ditambah satu entitas publik. Masyarakat dan entitas publik lain mengakses layanan publik yang terintegrasi satu pintu melalui Makassar Super Apps Lontara Plus,” paparnya.
Ia menjelaskan bahwa pengembangan Super Apps ini telah memiliki peta jalan lima tahun (2025–2029) dengan fokus bertahap, mulai dari pengelolaan aduan, layanan administrasi, pendidikan, kesehatan, hingga transportasi. “Tahun 2028 dilakukan integrasi sektor kesehatan, kebencanaan, pendidikan, dan transportasi dengan layanan digital yang lengkap, dengan sasaran utama penghematan biaya dan efisiensi,” ujarnya.
Dalam hal keamanan, Pemerintah Kota Makassar mengacu pada standar nasional dan internasional. “Terkait perlindungan data pribadi (PDP), mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2022. Setiap pendaftaran di Lontara Plus memerlukan persetujuan penyimpanan data, dan semua data dienkripsi agar tidak dapat diakses pihak mana pun selain pengguna,” jelasnya.
Selain itu, Diskominfo Makassar juga mengelola Data Center dan Command Center (War Room) yang menjadi pusat pengawasan kota secara real-time. “Data dari berbagai layanan divisualkan dalam bentuk dashboard. Inovasi utama adalah Lontara Plus, aplikasi terpadu layanan publik yang mengintegrasikan 358 layanan menjadi satu pintu,” tuturnya.
Inovasi ini membawa dampak nyata terhadap efisiensi birokrasi dan kepercayaan publik. “Dampak penerapan Lontara Plus terlihat dari 739 laporan tiket warga (820 per 31 Oktober) yang dapat dimonitor secara real-time. Sebelum ada sistem ini, kanal aduan terpisah-pisah, tetapi kini terintegrasi dengan indikator seperti jumlah aduan, pengkategorian, dan SLA,” pungkasnya. (Abdullah Suntani)
