Jakarta, Itech – , Dahua Technology sebagai penyedia solusi video surveillance & Security System terbesar nomor 2 di dunia kembali menunjukan eksistensinya dalam bidang keamanan di ajang kegiatan pameran smart home city yang merupakan bagian dari pameran The ASEAN’s leading international yang berlangsung 17 – 19 Mei 2017, di Jakarta International Expo, Kemayoran.
Dahua Technology menawarkan teknologi unggulannya untuk menjawab permasalahan pelanggaran lalu lintas di kota besar seperti Jakarta untuk menunjang smart city adalah teknologi “Dahua Traffic Enforcement System”. Teknologi ini berfungsi untuk mengenali pelanggaran yang terjadi di jalan raya, seperti illegal parking, overspeed driving, menerobos lampu lalu-lintas dsb., dan mengambil tindakan dengan melakukan blacklist pada nomor plat kendaraan dari camera CCTV yang diteruskan langsung ke sistem pusat (command center) untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.
Juan Andreas, Marketing Manager PT. Pasifik Teknologi Indonesia, menambahkan, “Dahua Technology di Indonesia sekarang sedang dalam proses pengerjaan design smart & safe city yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan kota pintar. Terlebih CCTV merupakan bagian dari salah satu penunjang menuju kota pintar. Ini masih dalam proses perkenalan, semoga ke depannya membuahkan hasil yang terbaik dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat.”
“Dahua menawarkan end-to-end solution yang artinya Dahua menyediakan perangkat mulai dari frontend (alarm, acces control) hingga backend (storage, server, network) yang terintegrasi satu sama lain, dan didukung oleh beberapa teknologi terkemuka seperti DSS seri 7016 dan XVR seri 8,” ujar Arie Purnomo, Vice President PT. Pasifik Teknologi Indonesia.
Lebih lanjut lagi, pungkas David Gabriel selaku Direktur PTI “kali ini kita mengikuti pameran ini tidak hanya ingin menampilkan solusi mengenai Smart & Safe City, tapi ini juga merupakan kesempatan bagi kami untuk memperkuat hubungan kemitraan yang baik dengan partner-partner kami, baik dari sektor swasta maupun sektor pemerintahan”. (red/ju)
