ItWorks.id– Komitmen penguatan keamanan siber di tengah derasnya arus digitalisasi kembali ditegaskan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Melalui pertemuan tingkat pimpinan, kedua lembaga sepakat memperdalam implementasi Nota Kesepahaman (MoU) guna memperkuat pelindungan informasi dan ruang siber yang aman dan tepercaya.
Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi belum lama menerima kunjungan kerja Ketua KPI Pusat Ubaidillah beserta jajaran di Kantor BSSN Ragunan, Jakarta, (8/1/2026). Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan langkah kedua lembaga dalam menghadapi tantangan keamanan informasi di era digital yang makin tinggi .
Dalam kesempata itu, Nugroho mengapresiasi inisiatif KPI Pusat yang mendorong dialog langsung antar-lembaga. Menurutnya, pertemuan tatap muka penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan ruang informasi nasional, terutama ketika batas antara penyiaran konvensional dan digital semakin kabur.
Di sisi lain, Ketua KPI Pusat Ubaidillah menegaskan bahwa dinamika penyiaran telah berubah signifikan. Secara regulasi, kewenangan KPI masih terbatas pada televisi dan radio konvensional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan distribusi konten kini berlangsung masif melalui platform digital dan media sosial, yang membawa tantangan baru dalam aspek pengawasan, keamanan, dan pelindungan publik.“Perubahan lanskap penyiaran ini menuntut kolaborasi yang lebih erat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk BSSN, untuk membangun kesadaran bersama dan meningkatkan literasi di ruang digital,” ujarnya dirilis Humas BSSN melalui portal webnya, belum lama ini.
Diskusi kedua lembaga juga difokuskan pada penguatan implementasi MoU yang telah terjalin sejak 2023. Sejumlah agenda prioritas dibahas, antara lain peningkatan literasi keamanan siber, penguatan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan KPI, pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE), serta koordinasi teknis dalam penanganan konten digital yang berpotensi merugikan masyarakat, seperti phishing, scam, dan misinformasi.
Bagi BSSN, kerja sama ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan bagian dari upaya membangun fondasi kepercayaan (trust builder) dalam akselerasi transformasi digital nasional. Nugroho menegaskan bahwa keamanan siber dan persandian merupakan elemen kunci dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat di ruang digital.“BSSN siap memberikan berbagai layanan kepada KPI dan mendorong kolaborasi yang berkelanjutan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, guna mewujudkan rasa nyaman karena aman di ruang digital,” pungkasnya.
Dengan penguatan sinergi dan implementasi MoU yang lebih konkret, BSSN dan KPI Pusat berharap mampu menjawab tantangan keamanan informasi di era penyiaran digital yang semakin kompleks.
