ItWorks.id- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan pentingnya penguatan data ilmiah dan diplomasi maritim untuk mempercepat transformasi Ekonomi Biru Indonesia. Melalui penyediaan data riset yang terbuka dan kolaborasi lintas sektor, BRIN mendorong lahirnya kebijakan berbasis bukti (data-driven policy) guna mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.
Kepala BRIN Arif Satria mengatakan hasil riset harus dimanfaatkan secara optimal dalam proses penyusunan kebijakan. Untuk mendukung hal tersebut, BRIN telah mengembangkan Repositori Ilmiah Nasional (RIN) sebagai pusat penyimpanan dan akses terbuka terhadap data ilmiah.”Seluruh data ilmiah dan hasil riset diarsipkan dalam Repositori Ilmiah Nasional agar dapat diakses secara luas oleh para peneliti maupun pembuat kebijakan. Simposium ini menjadi platform strategis untuk memperkuat dialog antara sains dan kebijakan,” ujar Arif dalam Simposium Marine Futures Unlocked 2: From Insight to Impact yang digelar BRIN bersama OceanX, di Jakarta, belum lama ini, dilansir Humas BRIN melalui portal web resmi BRIN (26/07/2026).
Senada, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo menegaskan bahwa Ekonomi Biru kini telah menjadi prioritas pembangunan nasional. Namun, menurutnya, keterbatasan data ilmiah masih menjadi tantangan utama dalam tata kelola sektor kelautan.
Ia menilai implementasi Ekonomi Biru membutuhkan kebijakan yang lebih praktis, kelembagaan yang kuat, serta dukungan data riset yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menyoroti pentingnya memperkuat kedaulatan sains Indonesia di kawasan laut internasional, khususnya wilayah Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). Setelah Indonesia meratifikasi Perjanjian BBNJ, pemerintah dinilai perlu segera melakukan pemetaan dasar laut, identifikasi sumber daya genetik laut, serta perlindungan kawasan pemijahan ikan migrasi bernilai ekonomi tinggi seperti tuna sirip biru.
Havas juga mendorong pembentukan komite nasional yang melibatkan BRIN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengidentifikasi sumber daya genetik laut di kawasan BBNJ sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama riset kelautan internasional.
Dukungan terhadap penguatan riset dan konservasi turut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara J. Victor Mailangkay. Menurutnya, posisi Sulawesi Utara di kawasan Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) serta keberadaan ikan purba Coelacanth menjadikan wilayah tersebut memiliki nilai strategis bagi penelitian dan konservasi keanekaragaman hayati dunia.
Sebagai bentuk komitmen terhadap agenda konservasi global, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga menyatakan kesiapan Manado untuk dicalonkan sebagai tuan rumah Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB (UN Biodiversity Conference/CBD COP19) pada 2030.
