Jakarta, ItWorks- Dengan semangat untuk terus mewujudkan layanan yang lebih baik dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem elektronik, LKPP terus membaiki siatem aplikasi maupun infrastruktur pendukung. Kali ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan pemeliharaan server untuk meningkatkan keandalan di tengah meningkatnya trafik dan kapasitas penggunaan yang makin tinggi.
Pengumuman dan informasi perihal pemeliharaan server dikeluarkan melalui surat resmi tertanggal 9 Januari 2020 oleh Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP, Emin Adhy Muhaemin, S.Si., M.Si. Disebutkan, kegiatan pemeliharaan server aplikasi Katalog Elektronik LKPP akan dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Januari pukul 06.00 WIB sampai dengan hari Minggu 19 Januari 2020 pukul 21.00 WIB, di mana mengakibatkan aplikasi Katalog Elektronik LKPP tidak dapat diakses.
“Hal ini yang akan berdampak pada terhentinya layanan E-purchasing selama masa pemeliharaan tersebut berlangsung. Kami menghimbau pengguna layanan E-Purchasing untuk bisa mengantisipasi dan menyesuaikan proses E-Purchasing yang akan dilaksanakan,” ujar Emin Adhy Muhaemin melalui situs web resmi LKPP, baru-baru ini.
LKPP melakukan berbagai inovasi melalui empat pilar Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa, yaitu Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Pengembangan Sistem Informasi dan Monitoring-Evaluasi dengan pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Penguatan SDM dan kelembagaan, serta menanamkan nilai integritas kepada pelaku pengadaan.
LKPP merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. Keberadaan LKPP dilatar belakangi oleh harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, transparan, serta akuntabel.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah, di mana pengadaan mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik, pengembangan perekonomian daerah dan nasional serta berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran UMKM dan pengadaan berkelanjutan.
Sesuai tugas dan fungsinya, LKPP terus berupaya mendorong terwujudnya pengadaan barang dan jasa di lembaga dan institusi kepemerintahan yang efisien, efektif, transparans, accountable, adil dan terbuka dengan menjunjung persaingan sehat, melalui sistem elektronik (SPSE). SPSE merupakan aplikasi e-Procurement yang kini terus dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional, sekaligus mendukung terwujudnya good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan menekan adanya praktik korupsi, baik di pemerintah pusat, maupun daerah. (AC)
