Kepala Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) Hammam Riza mengatakan saat ini pemerintah sedang mengembangkan strategi Artificial Intelligence (AI) nasional karena implementasi dan penerapan AI di Indonesia masih terbatas dalam beberapa sektor terutama e-commerce, logistik serta perbankan dan finansial.
Peraturan Presiden (Perpres) tentang strategi Indonesia dalam menguasai kecerdasan buatan pun direncanakan keluar pada Juli 2020 mendatang.
“Kita sedang menyusun pembangunan strategi AI nasional dalam waktu enam bulan,” kata Hammam di JCC, Jakarta (4 Maret 2020).
Strategi AI nasional akan difokuskan kepada sektor pemerintahan karena sektor pemerintahan sangat memerlukan AI guna mencapai efektifivitas dan efisiensi sehingga adopsi AI dinilai mendesak.
Jika adopsi AI tidak dilaksanakan dalam skala nasional secepat mungkin, Indonesia bakal kesulitan menuju konsep SMART Governance.
“Jika memang Indonesia memang ingin maju dan berubah menjadi SMART Governance, pemerintah harus bisa mengadopsi AI dan memiliki roadmap pengembangan AI. Apalagi kalau sudah pindah ke ibukota negara baru dimana semua serba berorientasi ke masa depan. Misalnya serba otomatisasi tentu harus pakai AI,” ujarnya.
Ada empat komponen utama dalam strategi penyusunan AI Nasional. Keempatnya adalah regulation and ethics (regulasi dan etika AI), skill and education (kemampuan dan pendidikan), infrastruktur dan data, hingga Governance yang didalamnya termasuk leadership, management, command, direction, and guidance.
Keempat komponen itu kemudian disebut BPPT sebagai fokus prioritas yang akan diimplementasikan di beberapa bidang seperti kesehatan, transportasi, energi, dan pemerintahan.
“Kami berharap pada bulan Juli nanti keluar Perpres mengenai strategi Indonesia dalam memanfaatkan, menguasai, dan mendayagunakan teknologi AI ini.”
Negara Maju
Hammam menuturkan AI tersebut bisa membawa Indonesia menjadi negara maju karena negara maju terlihat dari seberapa jauh negara tersebut menguasai teknologi kecerdasan buatan (AI).
“Malah kita bisa melihat negara-negara yang bisa menguasai teknologi AI ini menjadi negara superpower. Daya saing sebuah negara khususnya terkait bagaimana kita membangun digital ekonomi sangat penting menguasai AI ini,” ucap Hammam.
Apalagi, Indonesia berencana membangun ibu kota baru dengan desain futuristik. Ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur itu digadang-gadang menjadi kota percontohan. Hal itu karena semua berorientasi pada masa depan, bukan kota biasa yang mengalami digitalisasi.
“Ini completely adalah kota masa depan. Karenanya, kita juga harus menguasai. Jangan semua teknologi impor di ibu kota baru. Padahal, kita inginnya membangun kemandirian,” terang Hammam.
Hammam tak memungkiri beberapa sektor di Indonesia sudah mengadopsi kecerdasan buatan ini. Sebut saja sektor bisnis e-commerce, logistik, hingga perbankan yang mengalami regenerasi.
“Tapi belum semua stakeholder, terutama pemerintah itu belum mengadopsi. Jadi tertinggal Pemerintah Indonesia dibandingkan pemerintah negara lain. Dari 10 negara ASEAN, kita rangking 6. Oleh karena itu, kalau mau maju, ya berubah jadi smart government,” pungkasnya.
