Kementerian Keuangan (Kemkeu) memberlakukan penundaan pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNPB) bagi sektor telekomunikasi dan internet. Hal itu diketahui dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, sebagai jawaban surat dari Asosiasi Telekomunikasi mengenai penundaan untuk jatuh tempo pembayaran PNBP industri telekomunikasi. Sri Mulyani menyampaikan bahwa Kementeriannya dapat mengakomodir seluruh permintaan dari industri telekomunikasi untuk permintaan tersebut.
Kepada media, 1/5, Ketua umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Muhammad Arif mengatakan pihaknya menyambut baik respons dari Kemkeu, dalam situasi yang kurang baik ini dalam mengurangi dampak ekonomi dan menjaga cashflow perusahaan telekomunikasi dari perkembangan wabah corona atau Covid -19.
Selain mengapresiasi penundaan pembayaran PNBP, pihak Apjatel berharap industri telekomunikasi juga dapat diperlakukan sama dengan industri lainnya yang sudah mendapat insentif perpajakan seperti yang tertuang dalam PMK Nomor 44 Tahun 2020.
“Melihat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu, Apjatel minta pemerintah khususnya Kemkominfo dapat segera mengeluarkan peraturan menteri yang mengatur kebijakan penundaan, karena jika tidak segera kita khawatir akan dikenakan denda keterlambatan yang tentu memberatkan para pengusaha industri telekomunikasi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys menyambut gembira keluarnya surat dari Kemenkeu tersebut. ATSI pada 27 Maret 2020 telah mengirimkan surat ke Menkeu yang berisi meminta penundaan jatuh tempo atas kewajiban pembayaran beberapa PNBP bidang telekmunikasi terdiri atas BHP Telekomunikasi, kontribudi dana USO, BHP Pita Frekuensi, dan BHP ISR yang jatu tempo dalam tahun 2020, ditunda selama 12 bulan tanpa dibebankan denda keterlambatan.
