Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa di LKPP, Gatot Pambudhi, mengatakan lembaganya merupakan yang pertama diakui menerapkan e-government di pemerintah dan cukup berhasil. Bahkan, keberhasilan LKPP dalam menerapkan e-government lewat e-procurement-nya kerap dikatakan pada forum internasional.
LKPP yang tak lain adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengemban empat tugas. Sebagaimana dikatakan Gatot Pambudhi, selain menyusun kebijakan LKPP juga melakukan pengembangan sistem Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) berbasis elektronik, makanya ada elektronik procurement di Indonesia. Selain itu, LKPP juga memiliki tugas pengembangan SDM di mana salah satunya adalah dengan adanya Pusdiklat PBJ.
“Pusdiklat ini merupakan salah satu unit kerja mendukung pengembangan sistem PBJ di Indonesia. Dan tentunya kita ada satu divisi/deputi yang mengelola terkait dengan masalah hukum dan penyelesain sanggah,” ungkap Gatot pada sesi Presentasi dan Wawancara dengan Dewan Juri TOP DIGITAL Awards 2020 secara online yang diselenggarakan majalah IT Works.
Kenapa Pusdiklat di LKPP begitu ditonjolkan, hal itu tidak ujuk-ujuk datang begitu saja. Pasalnya, Pusdiklat yang baru dibentuk tahun 2017 ini dalam waktu singkat telah menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. “Di 2020 kita sudah jadi peringkat pertama sebagai penyelenggara pelatihan berprestasi tingkat nasional untuk Kementerian, Lembaga, dan Pemerintahan Daerah,” ujar Gatot.
Tidak berhenti sampai di situ, di tahun 2019, Pusdiklat LKPP juga sudah mendapat predikat pelayanan publik dengan kategori sangat baik dari Menpan RB, dengan indeks kepuasan masyarakat tertinggi di seluruh unit kerja di LKPP.
“Dan tentunya di sini sebagai juara satu, dan ini cukup membanggakan bagi kita semua di LKPP. Karena itu tadi, kita sebagai lembaga kecil, tapi kita bisa diakui, karena kita punya inovasi yang cukup bisa dikembangkan atau bisa direplikasi oleh kementerian/lembaga lain. Yang pasti di sini sudah diakui oleh LAN (Lembaga Administrasi Negara) yang memang punya kewenangan memberikan predikat pada suatu lembaga pelatihan,” jelasnya.
Pantau LPSE dengan AI
Dalam hal penerapan teknologi, LKPP dikatakan telah menerapkan sejumlah teknologi yang terbilang signifikan.
Gatot Pambudhi mengatakan pihaknya telah memiliki cloud LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), dan juga analisis big data yang di kementerian/lembaga lain mungkin masih (berupa) konsep. Bahkan, teknologi itu sudah diterapkan secara baik. Misalnya, dalam rangka monitoring pada LPSE-LPSE di seluruh Indonesia, LKPP sudah memanfaatkan teknologi Artificial Intelligent.
“Jadi, kita bisa tahu LPSE mana yang ‘nakal’, LPSE mana yang di-hack, kita langsung tahu di pusat ini karena kita memiliki instrumen bagaimana melakukan monitoring dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligent (AI),” ungkap Gatot.
Dalam pengembangan sistem, LKPP yang memiliki IT Maturity Level rata-rata 3,53 ini disebut tidak memiliki ketergantungan pada konsultan (dari luar). Jadi, LPSE atau sistem pengadaan secara elektronik, bahkan sistem-sistem internal dikerjakan sendiri atau oleh programmer yang memang secara internal berstatus PNS.
“Oleh sebab itulah, kunci keberhasilan kita di LKPP kenapa kita bisa survive, artinya tidak ada ketergantungan, karena memang SDM-nya dari internal. Jadi, LPSE dan E-procurement itu dikembangakan internal oleh LKPP, oleh anak bangsa,” jelas Gatot.
Solusi Unggulan Era New Normal
Selain mengembangkan LPSE, LKPP juga telah memiliki sejumlah inovasi. Pertama adalah solusi bisnis yang dinamakan sebagai Bela Pengadaan yang merupakan aplikasi yang dikelola oleh LKPP melalui kerja sama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau e-Marketplace. Aplikasi ini digunakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Produk Dalam Negeri melalui Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan nilai paling banyak lima puluh juta rupiah.
“UMKM itu sangat sulit kalau untuk masuk ke pengadaan barang dan pemerintah, dan ini karena sudah menjadi program nasional akhirnya kita buat satu sistem yang namanya Bela Pengadaan. (Dengan) Bela Pengadaan itu kita bisa beli melalui UMKM yang ada di marketplace,” ungkap Gatot.
Selanjutnya, LKPP juga sudah yang namanya e-Office yang juga dilatarbelakangi oleh kondisi New Normal. Dengan aplikasi ini, pegawai di LKPP untuk melakukan pekerjaan tidak harus datang ke kantor. Artinya bisa memilih WFO atau WFH. “Dan ini tercatat, meskipun mereka kerja di rumah tetapi karena ada sistem pencatatan yang basisnya kinerja, tetap tercatat. Di sini ada kepegawaian, ada presensi di sini, sistem kinerjai, sistem keuangan dan semuanya kini basisnya adalah elektronik,” kata Gatot.
Adapun aplikasi unggulan lainnya, dikhususkan untuk Pusdiklat, yakni Pelatihan PBJ Model Blended Learning dan Massive Open Online Courses. Lewat aplikasi inilah akhirnya LKPP diakui sebagai juara satu dalam rangka Pusdiklat yang berprestasi.
“Untuk sebelumnya para peserta belajar dari e-learning, belajar dari modul-modul yang kita posting dalam satu instrument (repository) di dalam suatu portal, dipelajari, setelah itu baru temu muka. Nah, tahun 2020 ini karena ini blessing in disguise, (aplikasi yang) sebetulnya direncanakan akan dilaksanakan dua tahun, bahkan lima tahun baru bisa jalan. Tetapi, karena ada Covid-19 ini bisa jalan. Jadi kita sudah bisa melaksanakan yang namanya Massive Open Online Courses. Artinya apa yang namanya pelatihan itu dilakukan secara full e-learning, mulai dari belajarnya, mulai dari testingnya, mulai dari sertifikatnya, semuanya bisa dilakukan secara elektronik. Dan semuanya sudah pilot project, artinya sudah berjalan, Dan ini diapreasiasi oleh lembaga yang punya kewenangan dalam menilai kita. Dan ini katanya akan pakem, akan dijadikan contoh, dan akan diterapkan di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam konteks kita melakukan pendidikan dan pelatihan di pemerintah,” kata Gatot.
Tidak hanya itu, LKPP juga melakukaninovasi dalam memberikan akreditasi pelatihan-pelatihan yang ada di Indonesia secara daring. Seperti umumnya, ketika akan melakukan akreditasi, harusnya datang dan melihat secara fisik seperti apa pembelajarannya. “Tetapi karena pandemi Covid-19, kita melakukannya secara virtual. Dan ini mungkin baru dilakukan di LKPP, termasuk dari Kemenpan RB,” tutup Gatot. (Fauzi)
