Jakarta, ITWorks- UMKM go digital menjadi target pemerintah yang terus didorong akselerasinya. Hingga tahun 2024, pemerintah mentargetkan agar jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tergabung ke dalam ekosistem digital dapat meningkat pesat hingga 30 juta pelaku.
Komitmen ini sejalan dengan program hilirisasi ekonomi digital yang sebelumnya dibahas Dalam Rapat Terbatas mengenai Hilirisasi Ekonomi Digital, (10/06/2021) lalu, di mana Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan adanya percepatan digitalisasi UMKM. Optimisme ini mengingat potensi ekonomi digital Indonesia yang masih besar.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, pelaksanaan digitalisasi UMKM perlu terus dioptimalkan mengingat UMKM dan Ultra Mikro (UMi) Indonesia sebagai penyumbang 61,07% PDB Indonesia. Saat ini, lanjutnya, terdapat 18% dari UMKM yang sudah digital onboard dari total populasi UMKM sebanyak 64,2 juta. Oleh karena itu diperlukan kerja bersama untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pelaku UMKM.
“Jadi, tugas kita untuk onboard saja masih sulit (belum tercapai). Target kita 50% tahun 2024 UMKM dan UMi onboard. Kita juga ingin scale up, meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka,” ujarnya dalam Forum Ekonomi Digital I, di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, (15/06/2021) dirilis Biro Humas Kementerian Kominfo, baru –baru ini.
Menteri Johnny menegaskan digitalisasi UMKM perlu didukung oleh dua ekosistem, yakni ekosistem e-Commerce dan ekosistem UMKM itu sendiri. Dalam ekosistem e-Commerce, Menkominfo menyatakan pihaknya telah menyiapkan kebijakan pelindungan data pribadi serta logistik untuk mendukung transaksi elektronik. Termasuk di antaranya infrastruktur digital.
“Saya secara khusus mau meng-address itu juga. Logistik, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan pengendalian informatika, kompetisi fair level of playing field, kita perlu digitalisasi UMKM,” paparnya.
Dalam penguatan iklim usaha sektor ekonomi digital, Menteri Johnny mendorong pelaku ekonomi digital mampu menjaga fair level of playing field yang adil antara pelaku offline dan online, lokal dan asing, serta antara marketplace formal dan informal.
“Penciptaan fair level of playing field dimaksud mencakup kolaborasi mencegah predatory pricing. Oleh karena itu, platform-platform di Indonesia perlu diisi untuk produksi UMKM dan Ultra Mikro serta hasil produksi lainnya,” paparnya.
Dalam forum itu, ikut mendampingi Menteri Johnny, Dirjen Aptika Semuel A. Pangerapan, Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba, Direktur Tata Kelola Ditjen Aptika Mariam F. Barata, Plt. Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aptika I Nyoman Adhiarna, dan Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Aju Widyasari.
Hadir pula Ketua Umum idEA Bima Laga, serta perwakilan dari platform e-Commerce dan Ride-hailing Bhineka, Blibli.com, Bukalapak, Elevania, Gramedia, JD.id, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. (AC)
