Mewakili pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengapresiasi putusan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah sesuai dengan UUD 1945
Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan atas dua permohonan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada Jumat, 14/04/2023.
“Kementerian Komunikasi dan Informatika mengapresiasi putusan tersebut. Saat ini, pemerintah sedang menyusun peraturan yang menjadi amanat dari UU PDP,” ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel A. Pangerapan di Jakarta Pusat, Sabtu (15/04/2023).
Kementerian Kominfo juga mengapresiasi permohonan uji konstutusionalitas itu sebagai bentuk keterlibatan masyarakat. Semuel mengatakan hal tersebut berdampak positif terhadap penyiapan peraturan perundang-undangan organik yang sedang disusun pemerintah untuk melaksanakan UU PDP.
“Permohonan uji konstitusionalitas terhadap UU PDP merupakan bentuk peran dan keterlibatan masyarakat dalam membangun sistem pelindungan data pribadi yang konstitusional,” ujarnya.
Menurut Dirjen Semuel, Pemerintah saat ini sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah untuk mengimplementasikan UU PDP. “Sesuai amanat UU PDP Pemerintah sedang menyusun peraturan turunan berupa rancangan peraturan presiden terkait lembaga pelindungan data pribadib dan rancangan peraturan pemerintah terkait pelaksanaan UU PDP,” tandasnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah menerima dua permohonan uji materi atas UU PDP. Permohonan pertama dengan Nomor 108/PUU-XX/2022 menilai norma Pasal 1 angka 4 dan Pasal 19 UU PDP yang mengatur pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi bertentangan dengan UUD NRI 1945. Selain itu pemohon juga menilai norma Pasal 2 ayat (2) UU PDP yang mengatur pengecualian keberlakuan UU PDP untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga, juga bertentangan dengan UUD 1945.
Ada pula, permohonan kedua dengan Nomor 110/PUU-XX/2022 menilai Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP yang mengatur pengecualian hak atas subjek data pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional bertentangan dengan UUD 1945.
Dalam persidangan, kesembilan Hakim Konstitusi yang diketuai Anwar Usman tidak sependapat dengan para pemohon dan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa keseluruhan pasal yang dimohonkan tidak bertentangan dengan Konstitusi Indonesia.
Baca: Kemenkominfo Gelar Diskusi Publik Lintas Sektor agar Penerapan UU PDP Efektif
