ItWorks- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang telah melakukan berbagai inovasi dalam pembayaran digital, termasuk implementasi sistem pembayaran digital melalui QRIS, Virtual Account, dan lainnya. Inovasi ini berhasil meningkatkan efisiensi transaksi dan memudahkan layanan masyarakat, hingga mengantarkannya meraih Penghargaan pada Ajang Digiwara Award 2025.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang meraih tiga penghargaan sekaligus pada ajang Digiwara Award 2025. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Intan Nurul Hikmah pada acara Karya Kreatif Banten dan Digiwara Festival 2025 di Bintaro Jaya Xchange Mall 2, pada 23 Mei 25 lalu. “Kami mengucapkan rasa syukur dan bangga atas tiga penghargaan yang berhasil diraih. Harapannya ini bisa terus memacu dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat ke depan,” ungkapnya dilansir melalui portal web Pemkab Tangerang, baru-baru ini.
Pemkab Tangerang pada ajang Digiwara 2025 ini berhasil menyabet penghargaan sebagai kabupaten dengan pembayaran Pajak Daerah dan Restribusi Derah (PDRD) Nontunai tertinggi, Penggunaan Pembayaran Digital PDRD tertinggi. dan Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) tertinggi.
Tercatat Pemkab Tangerang telah mengimplementasikan sistem pembayaran digital melalui QRIS dan Virtual Account untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah. Terdapat Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Selain itu, Pemkab Tangerang juga menggunakan Kartu Kredit Indonesia dalam bentuk KKPD untuk sisi belanja di seluruh OPD dan BLUD Puskesmas.
Sistem Informasi Cetak PBB Online Terpadu (Si Cepot). Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mencetak PBB secara online dan membayar melalui QRIS. Pemkab Tangerang juga terus mendorong ETPD, yang merupakan upaya percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Selain itu juga masih ada beberapa inovasi lain berbasis digital.Dengan berbagai inovasi ini, Pemkab Tangerang berupaya untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memudahkan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
