ItWorks.id- Studi terkait Artificial Inteligence (AI) menyerukan kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan kecerdasan buatan (AI) dengan aman tanpa menghambat inovasi
Laporan ‘Menjaga Masa Depan: AI, Infrastruktur Penting, dan Kesiapan Regulasi di Kawasan Indo-Pasifik’ mengumumkan bahwa kawasan Indo-Pasifik menghadapi kerentanan sistemik yang semakin meningkat pada infrastruktur penting dengan penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang telah menjadi bagian integral dari sistem tenaga listrik, transportasi, layanan darurat, dan layanan esensial lainnya.
Diterbitkan hari ini oleh Protostar Strategy bekerja sama dengan Kamar Dagang Amerika Serikat di Australia, para mitra di India, Indonesia, dan Singapura, serta didukung oleh Palo Alto Networks, studi ini menekankan bahwa kecerdasan buatan (AI) telah beralih dari janji masa depan menjadi realitas operasional. Penerapan AI membuka manfaat efisiensi dan ketahanan, namun juga menimbulkan tantangan seperti pencemaran data, manipulasi adversarial, dan sistem yang saling terhubung erat di mana kegagalan teknis dapat menyebar melintasi batas negara.
“Kecerdasan Buatan (AI) kini sudah menjadi bagian yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan digunakan untuk mengoperasikan sistem-sistem ini, tetapi apakah pemerintah mendorong keamanan penggunaan AI pada waktunya,” ujar Dr. Tobias Feakin, penulis laporan dan mantan Duta Besar Australia untuk Urusan Siber dan Teknologi Kritis dilansir dalam rilis pers (24/10/2025).
Ditambahkan, wilayah Indo-Pasifik berada di garis depan baik dalam adopsi digital maupun persaingan geopolitik. Tanpa pendekatan yang terpadu, negara-negara berisiko menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh aktor siber yang canggih. “Jika mereka dapat bersatu, mereka tidak hanya akan mengamankan ketahanan mereka sendiri tetapi juga membentuk standar yang akan diikuti oleh negara lain,”ujarnya.
Berdasarkan workshop tingkat tinggi dengan para pembuat kebijakan dan pemimpin industri di Australia, India, Indonesia, dan Singapura, laporan ini menyoroti beberapa tren kunci di kawasan:
- Indonesia: Inovasi dan dinamika sektor swasta Indonesia melampaui tata kelola sehingga menciptakan risiko ketergantungan dan kerentanan sistemik.
- Australia mengadopsi pendekatan yang mengutamakan ketahanan, namun belum ada kerangka kerja yang menjamin penggunaan AI.
- India mengalami adopsi AI yang cepat, namun fragmentasi regulasi dan kapasitas negara yang tidak merata mengekspos sistem esensialnya.
- Singapura memiliki model tata kelola yang paling proaktif dan dapat diadaptasi di kawasan ini; kelincahannya berpotensi menjadi standar yang dapat diadaptasi bagi negara lain di kawasan.
Donna Priadi, Managing Director, AmCham Indonesia, mengatakan, seiring dengan terus berkembangnya ekonomi digital Indonesia, risiko siber pun semakin meningkat. “Laporan ini berfungsi sebagai sumber daya penting bagi pembuat kebijakan dan pemimpin industri untuk secara proaktif mengelola ancaman-ancaman ini dan memastikan masa depan digital yang aman dan Sejahtera,” ujarnya.
Nicole Quinn, Vice President, Policy and Government Affairs, Asia-Pacific and Japan di Palo Alto Networks menyatakan, Palo Alto Networks bangga telah menginisiasi lahirnya laporan independen ini. “Kami yakin laporan ini menyediakan kerangka kerja yang penting bagi pembuat kebijakan dan pemimpin industri untuk berkolaborasi dalam menentukan arah ke depan. Kami berharap dapat berkontribusi dalam diskusi berkelanjutan tentang penerapan AI yang aman dan bertanggung jawab untuk infrastruktur penting dan pemerintah di kawasan Indo-Pasifik,” ujarnya.
Laporan tersebut menekankan bahwa pendekatan yang terfragmentasi menciptakan peluang bagi serangan siber dan arbitrase kebijakan, dan menyampaikan beberapa usulan jalur kerjasama ke depan yang didasarkan pada::
- Kerangka kerja yang menjamin interoperabilitas (pengujian, evaluasi, verifikasi, dan validasi) yang dapat diadopsi secara sukarela dan, apabila terdapat kesesuaian, diintegrasikan ke dalam praktik sektoral yang sudah ada.
- Kerja sama lintas sektor antara pemerintah dan swasta untuk berbagi informasi ancaman, memperbaiki tanggapan terhadap insiden, dan mengembangkan praktik terbaik secara berulang.
- Pemanfaatan platform regional termasuk ASEAN dan Quad untuk mengembangkan pendekatan yang dapat dipercaya, skalabel, dan dapat dipindahkan, yang mampu mendukung ketahanan dan pasar terbuka.
