ItWorks.id- Indonesia kini dihuni sekitar 286 juta jiwa. Dari jumlah itu, 283 juta telah menjadi peserta BPJS Kesehatan—sebuah capaian monumental yang berarti hampir seluruh penduduk negeri ini, 89,9%, telah terlindungi jaminan kesehatan nasional. Digitalisasi menjadi enabler dan tools (mitra dan alat) yang kian memudahkan tugas besar BPJS Kesehatan dengan kualitas layanan yang makin tinggi.
Angka tersebut bukan sekadar statistik. Setiap hari, rata-rata 1,9 juta orang Indonesia berobat, baik di puskesmas, klinik, rumah sakit rujukan, hingga fasilitas kesehatan paling terpencil. Di balik arus pasien yang tidak pernah berhenti itu, ada satu lembaga yang memanggul tanggung jawab besar: memastikan layanan kesehatan tetap dapat diakses dengan mudah, cepat, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.
“Kami memikul beban besar, karena kesehatan adalah fondasi produktivitas bangsa. Tanpa itu, tidak mungkin kita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Edwin Aristiawan, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, dalam sesi wawancara penjurian TOP Digital Awards 2025 yang digelar Majalah IT Works secara daring, Rabu (12/11). Ia bukan sekadar menyampaikan paparan. Ia berbicara sebagai orang yang melihat langsung bagaimana sistem teknologi begitu masif bekerja selama 24 jam sehari di balik layar layanan kesehatan nasional.
Indonesia kini menghadapi tantangan kesehatan baru: tingginya kasus penyakit katastrofik pada kelompok usia produktif bahkan anak-anak, ketimpangan fasilitas kesehatan, serta jurang literasi digital yang masih dalam proses dijembatani. Dalam konteks tersebut, teknologi bukan lagi sekadar alat bantu. Teknologi adalah jantung keberlanjutan program JKN.
“TI Harus Menjadi Motor”: Evolusi Peran Teknologi dalam BPJS Kesehatan
Perubahan besar dalam tubuh BPJS Kesehatan dimulai pada tahun 2021 ketika organisasi itu melakukan penajaman visi, atau yang Edwin sebut sebagai sharpening the vision di bidang teknologi informasi. TI tak lagi diposisikan sebagai unit pendukung, melainkan sebagai penggerak utama transformasi. “TI harus menjadi enabler, driver, dan accelerator. Bukan hanya support system. TI harus membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin,” tegas Edwin.
Selama bertahun-tahun BPJS dipersepsikan sebagai institusi administratif yang mengurus klaim dan pembayaran iuran. Namun skala layanan kesehatan nasional menuntut lebih. Dengan 128 kantor cabang, 388 kantor kabupaten/kota, serta lebih dari 10 ribu pegawai, BPJS telah berevolusi menjadi infrastruktur sosial digital yang harus selalu hidup, andal, dan siap melayani populasi sebesar satu negara Eropa.
Tim TI kini bekerja proaktif. Mereka memanfaatkan AI, machine learning, dan data analytics untuk mengidentifikasi masalah sebelum terjadi, sekaligus merancang perbaikan layanan secara berkelanjutan. Interoperabilitas menjadi kata kunci. Sistem BPJS terhubung dengan lebih dari 27 ribu fasilitas kesehatan, kementerian dan lembaga, BUMN, pemerintah daerah, hingga lebih dari satu juta kanal pembayaran digital. Dengan jaringan sebesar itu, menawarkan pengalaman layanan yang cepat dan mulus bukan pekerjaan mudah. “Kami harus menyodorkan solusi bahkan sebelum dibutuhkan. TI tidak menunggu. TI harus memimpin,” jelas Edwin.
Upaya ini diperkuat lewat penerapan standar internasional: COBIT dengan skor 3,86, ISO 9001, ISO 27001 untuk keamanan informasi, ISO 20000 untuk layanan TI, dan ISO 27701 sebagai bentuk kepatuhan atas perlindungan data pribadi. Dalam era serangan siber yang kian kompleks, BPJS menerapkan sistem keamanan berlapis dan pengawasan 24/7. “Kami tidak pernah mengklaim sebagai yang terkuat. Tapi kami memastikan sistem selalu diperkuat, termasuk sisi manusianya,” katanya.
TI bukan lagi sekadar meja belakang. TI kini berada di garis depan.
AI Yang Bekerja Senyap: Dari Verifikasi Wajah Hingga Prediksi Penyakit Masa Depan
Edwin tampak paling antusias saat membahas AI. Ia mengungkapkan Salah satu implementasi AI yang paling nyata adalah verifikasi wajah pada layanan rumah sakit. Peserta yang mengantre akan diverifikasi melalui face recognition untuk memastikan data identitas benar dan menghindari penyalahgunaan layanan. Bila verifikasi gagal akibat data kependudukan yang belum sinkron, sistem otomatis meminta fingerprint sebagai alternatif.
AI juga menyusup ke dalam mekanisme audit dan pengawasan klaim. Sistem mempelajari pola layanan dan mendeteksi anomali yang menunjukkan potensi fraud, yang kini semakin kompleks dan sulit dilacak secara manual. “Fraudulent claim itu makin pintar. Kita perlu AI untuk mengimbanginya,” kata Edwin.
Dalam ranah layanan peserta, BPJS menghadirkan avatar layanan digital di Mobile JKN: Vira, Kira, dan Kenzo. Ketiganya dapat menjawab pertanyaan peserta melalui teks maupun suara dan membantu berbagai proses administrasi. “Kami ingin interaksi yang natural, manusiawi. Fitur ini sedang dalam stress test,” jelas Edwin.
AI juga membantu menganalisis sentimen dan menyajikan berita kesehatan sesuai kebutuhan peserta. Di sisi prediktif, sejumlah model telah dikembangkan: model yang membaca pola rujukan peserta di FKTP, model prediksi risiko penyakit diabetes dan hipertensi, model prediksi biaya layanan, hingga deteksi anomali klaim dan prediksi tren penyakit.
Semua model dikembangkan oleh data scientist internal BPJS, namun pintu kolaborasi tetap terbuka. “Kolaborasi itu penting untuk transfer teknologi dan meningkatkan kompetensi pegawai,” ujar Edwin.
AI di BPJS bukan proyek eksperimental. Ia adalah tulang punggung bagi ekosistem JKN yang ditopang oleh skala data yang sangat besar.
Mobile JKN: Dari 300 Ribu ke 55,6 Juta Pengguna—Narasi Sebuah Lompatan Digital
Di balik halaman-halaman rekap teknis, ada satu kisah transformasi yang paling mencolok: perkembangan aplikasi Mobile JKN. Aplikasi yang dulunya hanya memiliki 300 ribu pengguna aktif pada 2021 ini kini telah menjelma menjadi platform digital kesehatan nasional dengan 55,6 juta pengguna aktif. Angka yang bahkan melampaui aplikasi layanan publik dan beberapa aplikasi pembayaran nasional.
“Mobile JKN adalah titik engagement kami dengan setiap peserta. Target kami 100 juta pengguna. Ini bisa menjadi salah satu aplikasi layanan publik terbesar di dunia,” kata Edwin.
Lompatan ini lahir dari re-architecture total sistem, integrasi API yang lebih luwes, peningkatan kualitas antarmuka, serta penguatan fitur-fitur utama seperti antrean online, layanan administrasi, hingga akses informasi kesehatan. Aplikasi ini juga dilengkapi AI assistant yang membuat pengalaman layanan menjadi lebih intuitif.
Kini Mobile JKN tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga platform edukasi dan pencegahan. BPJS perlahan menggeser fokus dari layanan kuratif semata ke arah promotif dan preventif melalui kanal digital.
Bagi sebagian masyarakat miskin, kehadiran JKN sejak 2014 mengubah hidup mereka dari situasi “orang miskin dilarang sakit” menjadi era baru ketika mereka tak lagi harus menjual aset untuk berobat. Teknologi adalah akselerator perubahan itu.
Menatap Masa Depan: Telemedicine Nasional dan Infrastruktur Digital untuk Seluruh Indonesia
Di akhir sesi, Edwin menggarisbawahi bahwa transformasi digital BPJS belum selesai. Tantangannya justru semakin besar ketika cakupan peserta sudah mencapai hampir seluruh penduduk Indonesia. Masyarakat di wilayah terpencil masih menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan, jaringan internet, hingga literasi digital.
Karena itu BPJS sedang menyiapkan peluncuran telemedicine dan telehealth nasional. Teknologi sudah siap, tetapi yang lebih sulit adalah mekanisme pembayaran untuk dokter dan fasilitas kesehatan. “Ini bukan sekadar fitur digital. Ini membutuhkan kebijakan dan ekosistem baru,” jelasnya.
Untuk memperluas jaringan, BPJS bekerja sama dengan Telkom, BAKTI Kominfo, hingga Starlink untuk memastikan akses internet tersedia di fasilitas kesehatan di daerah 3T.
Dalam konteks riset, BPJS membuka akses data sample gratis bagi akademisi dan peneliti. “Kami hanya minta satu hal—kirim kembali hasil penelitiannya. Itu akan memperkaya kebijakan kami,” kata Edwin.
Transformasi BPJS telah mendapat pengakuan internasional, termasuk Asian Technology Excellence Award dan penghargaan berturut-turut dari IT Works. Tetapi bagi Edwin dan timnya, penghargaan hanyalah bonus. Misinya adalah membawa 283 juta peserta menuju layanan kesehatan yang lebih cepat, lebih adil, dan lebih manusiawi. “Teknologi membuat perubahan itu mungkin. Dan perubahan itu harus menjadi hak setiap warga negara, bukan hanya mereka yang mampu,” tutupnya. (Abi Abdul Jabbar Siddik)
