ItWorks.id- Perjalanan melawan penyakit menular tidak pernah berhenti. Masalah utama bukan hanya pada ketersediaan obat atau fasilitas kesehatan, melainkan seberapa cepat dan akurat untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan.
Di sinilah Sistem Informasi Kesehatan atau SIK mengambil peran sebagai garda terdepan dalam pengendalian penyakit menular yang menuntut ketepatan data, kecepatan respons, dan sinergi lintas sektor. Hal ini ditegaskan Maria Holly Herawati, Profesor Riset BRIN bidang epidemiologi dan biostatistik, dalam orasi ilmiahnya yang berlangsung di Gedung B.J. Habibie, BRIN Jakarta, (25/11/2025) dalam ajang pengukuhannya sebagai Profesor Riset BRIN.\
Prof. Holly menyampaikan orasi ilmiah bertajuk “Penguatan Sumber Daya Sistem Informasi Kesehatan dalam Pengendalian Penyakit Menular di Indonesia”. Pada kesempatan itu, ia menekankan bahwa Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang andal adalah fondasi strategis kebijakan kesehatan nasional. “SIK adalah fondasi penting dalam pengambilan keputusan kesehatan yang cepat, tepat, dan berbasis bukti,” ujarnya. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan banyak kendala struktural. “Tanpa penguatan yang serius, kita berisiko kehilangan momentum dalam mencegah dan merespons wabah,” tuturnya.
Menurutnya, setiap keterlambatan informasi memiliki dampak fatal. “Keterlambatan informasi berarti meningkatkan kesakitan dan kematian. Situasi ini dapat memicu krisis kesehatan publik seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19,” ujarnya.
Tantangan Melemahkan SIK
Prof. Holly menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi “tantangan ganda”: ancaman penyakit menular yang terus berkembang, sedangkan SIK belum mampu menopang pengambilan keputusan secara optimal. “Sistem Informasi Kesehatan (SIK) merupakan sebuah sistem terintegrasi yang mencakup pengumpulan, analisis, pelaporan, sintesis, dan pemanfaatan data yang cepat serta akurat dalam menghadapi pengendalian penyakit menular yang semakin sulit diprediksi,” jelasnya.
Menurutnya, kualitas informasi menentukan arah kebijakan dan efektivitas respons di lapangan dalam menghadapi penyakit menular yang karakteristiknya cepat berubah. “SIK seharusnya menjadi instrumen deteksi dini dan respons cepat,” ujarnya.
Namun, implementasi SIK nasional masih menghadapi sejumlah tantangan. Dipaparkannya fakta bahwa pelaporan data kesehatan di Indonesia masih menghadapi keterlambatan, ketidaklengkapan, serta lemahnya verifikasi. “Pelaporan sering terlambat, tidak lengkap, dan tidak tervalidasi. Konsekuensinya jelas, kualitas data yang rendah melemahkan analisis epidemiologi,” tegasnya.
Untuk itu, Prof. Holly menggarisbawahi pentingnya SDM kompeten karena data yang lengkap dan dianalisis secara tepat menjadi kunci pengendalian penyakit menular. “Ketersediaan tenaga ahli yang memiliki kompetensi epidemiologi dan informatika masih minim, baru mencapai 8,36%, sedangkan jabatan fungsional khusus SIK belum tersedia,” jelasnya.
Keterbatasan ini membuat pengelolaan dan pemanfaatan data kesehatan kerap tidak optimal. Karenanya, Prof. Holly menekankan pentingnya tenaga ahli multidisiplin—epidemiologi, statistik, kesehatan lingkungan, hingga informatika kesehatan. “Tenaga khusus SIK yang tidak multitasking, dengan latar belakang epidemiologi, statistik, dan ilmu komputer, sangat diperlukan agar fungsi SIK bisa optimal,” jelasnya.
Transformasi Digital: Dari Pencatatan ke Sistem Cerdas
Selain itu, kesenjangan infrastruktur juga signifikan. Jaringan internet yang belum merata, aplikasi yang tidak terintegrasi, dan teknologi yang belum memenuhi standar. Dalam orasinya, Prof. Holly menunjukkan bahwa ketersediaan komputer hanya 43,49%, akses internet 56,25%, dan formulir standar 51,06%.
Angka ini menandakan bahwa di banyak lokasi—terutama daerah terpencil—perangkat dasar untuk mengumpulkan dan mengirim informasi belum cukup. “Ketimpangan infrastruktur digital semacam ini membuat aliran data tersendat, laporan terlambat, dan akhirnya kebijakan lambat,” jelasnya. Oleh karena itu, modernisasi dan inovasi menjadi kebutuhan mendesak, termasuk pemanfaatan AI, machine learning, IoMT, serta teknologi prediksi penyakit.
Rendahnya standar tata kelola turut memperkuat persoalan ini. “Implementasi SOP tata kelola baru sebesar 38,88%, integrasi data antarfasilitas kesehatan 62,67%, dan kualitas data hanya 59,80%,” papar Prof. Holly. Padahal, kualitas data menjadi penentu akurasi pemetaan risiko dan dasar kebijakan pengendalian penyakit berbasis bukti.
Masalah lain adalah keamanan data. Rendahnya investasi pada server vital membuat SIK rentan terhadap kebocoran. Dalam konteks kesehatan publik, risiko ini bukan hanya soal privasi, tetapi juga stabilitas layanan.
Dalam orasi tersebut, Prof. Holly menekankan bahwa transformasi digital telah ditempatkan pemerintah sebagai pilar dalam reformasi kesehatan. Namun, ia mengingatkan bahwa digitalisasi bukan sekadar memindahkan pencatatan ke komputer, melainkan membangun sistem prediktif dan responsif.
Kini, Indonesia memasuki fase baru melalui inisiatif Satu Sehat dan kerangka kerja One Health, yang memperkuat integrasi lintas sektor dan menjadi cikal bakal ekosistem digital kesehatan nasional. Transformasi ini, menurutnya, sangat krusial untuk melindungi masyarakat dari penyakit menular berdasarkan bukti ilmiah yang real-time.
Namun, Prof. Holly juga menegaskan pentingnya penguatan sumber daya yang terdiri dari: SDM, infrastruktur, teknologi dan inovasi, pembiayaan, tata kelola, dan keandalan data akan memberikan kontribusi ilmiah yang esensial. “Penguatan SIK tidak cukup hanya dengan digitalisasi perangkat. Diperlukan penguatan menyeluruh—SDM, infrastruktur, teknologi, pembiayaan, tata kelola, hingga keandalan data,” jelasnya.
