ItWorks.id- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penguatan sistem aplikasi e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan good governance yang transparan, akuntabel dan efisien. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mengembangkan portal Satu Data Daerah NTT atau Sasando sebagai platform integrasi data lintas perangkat daerah untuk mendukung pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah.
Kepala Bidang Layanan e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi NTT, Maria Yuniarti Sanis Kiak, S.Kom., M.IT., mengatakan, portal Sasando tidak hanya berfungsi sebagai pusat berbagi data, tetapi juga dilengkapi dashboard pimpinan yang menyajikan informasi terintegrasi dari berbagai perangkat daerah.
“Dashboard pimpinan ini disiapkan sebagai platform informasi terintegrasi lintas perangkat daerah. Aksesnya khusus untuk Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah (Sekda), sehingga dapat digunakan untuk evaluasi, perumusan kebijakan, penetapan keputusan, maupun menentukan langkah intervensi terhadap capaian kinerja seluruh perangkat daerah,” ujar Maria dalam sesi penjurian TOP Digital Awards 2026 yang dihelat Majalah ItWorks secara daring, (4/11/2026).
Dalam paparannya, dijelaskan bahwa Sasando memanfaatkan mekanisme berbagi pakai data, interoperabilitas, serta Application Programming Interface (API) yang menghubungkan berbagai aplikasi milik perangkat daerah. Dengan demikian, data yang telah tersedia pada satu perangkat daerah dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah lainnya sesuai kebutuhan.
Pengembangan Sasando juga didukung kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas. Kolaborasi tersebut antara lain mencakup pemanfaatan data statistik, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta data Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Maria menjelaskan, pengembangan dashboard pimpinan ke depan juga diarahkan untuk memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI). Inisiatif tersebut sejalan dengan arahan Sekda agar penyajian data menjadi lebih dinamis, menarik, dan mudah dipahami oleh pimpinan daerah.
Dengan dukungan AI, informasi diharapkan dapat disajikan secara lebih terstruktur, akuntabel, dan terkini, sehingga memudahkan pimpinan dalam memperoleh gambaran kondisi pemerintahan dan menentukan kebijakan, termasuk ketika berada di luar kantor.
Dalam pengelolaan portal Sasando, Diskominfo NTT juga memperhatikan aspek keamanan informasi. Maria menyampaikan, pihaknya telah menerapkan pencadangan data berlapis, verifikasi dua langkah bagi pengguna, serta melakukan audit keamanan teknologi informasi melalui Information Technology Security Assessment (ITSA) pada 2026.
Sementara itu, regulasi mengenai perlindungan data pribadi masih dalam proses penyusunan melalui rancangan Peraturan Gubernur (Pergub).
Selain Sasando, Pemprov NTT juga telah mengembangkan dan memanfaatkan berbagai aplikasi digital di sejumlah perangkat daerah. Di antaranya, portal informasi kebencanaan InaNa yang dikembangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aplikasi Pro NTT untuk pengelolaan aset dan layanan pajak daerah, serta marketplace bibit pertanian yang dikembangkan Dinas Pertanian.
Di sektor kesehatan, terdapat aplikasi Lentera Emas yang digunakan untuk memantau kesehatan anak, khususnya penanganan stunting. Aplikasi ini mendukung pengelolaan data anak stunting secara terpadu, pencatatan hak asuh, intervensi, pemantauan berkala, hingga pelaporan berbasis wilayah.
Sementara di sektor pekerjaan umum, Pemprov NTT mengembangkan IMAPS dan Lapor Dampak yang menyediakan peta infrastruktur interaktif serta informasi dampak bencana, termasuk gempa Flores.
Digitalisasi juga menyentuh pengembangan kompetensi aparatur. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) NTT telah memanfaatkan platform pembelajaran digital lokal untuk mendukung pelaksanaan pelatihan dasar (Latsar) CPNS dan pelatihan kepemimpinan bagi ASN.
Di bidang pengadaan barang dan jasa, terdapat aplikasi SIM KPBJ untuk pengelolaan informasi kompetensi ASN dan pemetaan kebutuhan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain itu, tersedia sistem informasi kompetensi ASN yang membantu memantau pencapaian kompetensi serta pemenuhan jam pelajaran pegawai.
Menurut Maria, pemanfaatan aplikasi tersebut memberikan perubahan dalam proses kerja pemerintahan. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dikelola melalui sistem digital sehingga informasi lebih mudah diakses dan kebutuhan organisasi dapat dipetakan dengan lebih baik.
Seperti diketahui, Diskominfo Provinsi NTT mendukung layanan digital bagi 41 Perangkat Daerah dan 30.243 ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Cakupan layanan tersebut juga menjangkau masyarakat NTT melalui berbagai platform digital yang dikembangkan untuk memperkuat integrasi data, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung tata kelola pemerintahan.
Perkuat Keamanan Siber dan Kompetensi ASN
Di tengah perluasan layanan digital, Diskominfo NTT juga memperkuat tata kelola keamanan siber. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau tim tanggap insiden keamanan siber di lingkungan pemerintah provinsi.
NTT sebenarnya telah memiliki CSIRT sejak 2022. Namun, pada 2026, pemerintah provinsi kembali mengaktifkan dan memperkuat peran tim tersebut untuk meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai ancaman dan insiden keamanan siber.
CSIRT memberikan layanan berupa pemberitahuan atau peringatan apabila ditemukan kerentanan pada aplikasi, website, maupun platform digital yang dikelola perangkat daerah. Selain itu, tim juga memberikan dukungan penanganan insiden melalui koordinasi, analisis, rekomendasi teknis, hingga bantuan penanganan langsung.”Jadi, bukan hanya memberikan peringatan, tetapi juga melayani penanganan insiden melalui koordinasi, analisis, rekomendasi teknis, dan bantuan di lokasi apabila diperlukan,” jelas Maria.
Penguatan keamanan siber tersebut didukung sejumlah regulasi, antara lain Pergub tentang pemanfaatan sertifikat elektronik, pola hubungan komunikasi sandi, sistem manajemen keamanan informasi, serta pedoman pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi milik pemerintah provinsi.
Diskominfo NTT juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam peningkatan kematangan keamanan informasi, asesmen aplikasi, serta edukasi keamanan siber.
Saat ini, terdapat lebih dari 100 aplikasi yang dikembangkan dan digunakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemprov NTT. Karena itu, peningkatan jumlah aparatur yang memiliki kompetensi untuk melakukan asesmen keamanan aplikasi menjadi salah satu kebutuhan penting.
“Kami memiliki satu junior analis yang memiliki kewenangan melakukan asesmen aplikasi. Dengan jumlah aplikasi lebih dari 100, tentu kapasitas tersebut masih kurang. Karena itu, kami mendapatkan dukungan BSSN untuk memfasilitasi sertifikasi ASN agar nantinya memiliki kewenangan melakukan asesmen,” ungkapnya.
Pemprov NTT juga menginisiasi program Cyber Sehat NTT pada 2026 untuk meningkatkan edukasi masyarakat mengenai penggunaan internet yang sehat sekaligus menyediakan akses pengaduan apabila terjadi permasalahan keamanan siber.
Tantangan Anggaran dan Pengembangan SDM
Maria mengakui, salah satu tantangan dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan di NTT adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Pada 2026, anggaran Diskominfo Provinsi NTT tercatat sekitar Rp 20 miliar. Sebagian besar anggaran masih dialokasikan untuk belanja pegawai, sedangkan kebutuhan pembiayaan jaringan internet menjadi salah satu komponen belanja terbesar berikutnya.
Kondisi tersebut membuat dukungan anggaran untuk pengembangan teknologi informasi dan digitalisasi pemerintahan belum sepenuhnya optimal.
Meski demikian, Diskominfo NTT berupaya mengatasi keterbatasan tersebut melalui kolaborasi dengan berbagai mitra, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, maupun lembaga mitra pembangunan.
Dari sisi SDM, Diskominfo NTT memiliki 84 ASN. Sebanyak 16 orang di antaranya memiliki latar belakang pendidikan komputer, informatika, dan sistem informasi. Selain itu, terdapat empat ASN yang bergerak di bidang keamanan siber, dengan satu orang telah memiliki sertifikasi junior cyber security.
Untuk meningkatkan kompetensi aparatur, pada 2026 Diskominfo NTT mengikutsertakan 118 ASN dalam program Digital Talent yang diselenggarakan melalui Balai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Makassar.
Materi pelatihan juga mencakup pemanfaatan AI. Para ASN yang mengikuti pelatihan diharapkan dapat menjadi trainer atau penggerak untuk membagikan pengetahuan tersebut kepada perangkat daerah masing-masing.
Terkait penerapan trusted AI, Maria mengakui bahwa Pemprov NTT belum menerapkannya secara khusus. Namun, peningkatan literasi dan kompetensi ASN mengenai pemanfaatan AI menjadi langkah awal untuk mempersiapkan adopsi teknologi tersebut secara lebih bertanggung jawab.
Dari sisi tata kelola, Pemprov NTT telah memiliki arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan sejak 2022, berikut regulasi kelembagaan, pedoman pengembangan aplikasi, manajemen risiko SPBE, dan kebijakan Satu Data.
Pada 2026, Pemprov NTT juga untuk pertama kalinya mengikuti evaluasi Pemerintahan Digital (PEMDI) setelah adanya perubahan pendekatan penyelenggaraan pemerintahan digital. Evaluasi tersebut mencakup sejumlah indikator, antara lain keterbukaan informasi publik, indeks pembangunan statistik, indeks keamanan informasi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Maria mengungkapkan, tingkat keterbukaan informasi publik Pemprov NTT pada 2026 mencapai 94,47%. Sementara itu, indeks pembangunan statistik tercatat 2,25 dan indeks keamanan informasi mencapai 49,13. Untuk evaluasi pemerintahan digital, Pemprov NTT menargetkan pencapaian level 1,7 atau kategori baik.
Kolaborasi Jadi Strategi Percepatan
Lebih lanjut, Maria mengatakan, percepatan transformasi digital di NTT juga ditopang komitmen pimpinan daerah. Sekda mendorong pembentukan komunitas IT yang melibatkan tenaga ahli untuk membantu optimalisasi digitalisasi tata kelola pemerintahan, tidak hanya di Diskominfo, tetapi juga di seluruh perangkat daerah.
Diskominfo juga memanfaatkan berbagai forum kerja sama antardaerah, termasuk kolaborasi pemerintah Provinsi NTT, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali, serta forum kerja sama 10 provinsi melalui Mitra Praja Utama.
Selain itu, Pemprov NTT menjalin kolaborasi dengan program yang didukung Pemerintah Australia, antara lain untuk penguatan kompetensi SDM dan pengembangan portal Sasando.
Berbagai upaya tersebut turut diikuti sejumlah capaian dan apresiasi. Pada 2026, Pemprov NTT meraih penghargaan Mandaya Awards sebagai provinsi dengan komitmen tinggi dalam penurunan kemiskinan.
NTT juga meraih peringkat pertama dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada 2026. Capaian tersebut menjadi penghargaan ketiga secara berturut-turut sejak 2024.Sebelumnya, pada 2025, Diskominfo Provinsi NTT juga berhasil meraih penghargaan TOP Digital Awards. Menurut Maria, apresiasi tersebut menjadi dorongan bagi jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola teknologi informasi dan pelayanan publik berbasis digital.
Ke depan, Diskominfo NTT akan melanjutkan tahapan pengembangan transformasi digital yang telah disusun dalam rencana strategis lima tahunan. Pada 2026, fokus diarahkan pada penyiapan infrastruktur dan SDM.
Selanjutnya, pada 2027, pengembangan dititikberatkan pada peningkatan akses internet dan penyiapan aplikasi terintegrasi, khususnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Adapun pada 2028 hingga 2030, Pemprov NTT menargetkan penguatan layanan publik digital yang berkualitas, akurat, dan sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui inovasi digital. (Nurdian)
