Jakarta, Itech- Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian menargetkan integritas kebijakan satu peta (KSP) dapat selesai pada akhir Juli 2018. Hal tersebut agar referensi data peta di seluruh kementerian, lembaga daerah, dan lain-lain terpaku pada satu data. Kebijakan tersebut telah memiliki 85 tema dari berbagai macam sektor, sehingga Presiden Joko Widodo dapat meresmikannya.
“Pada agustus 2018 kita merencanakan portal KSP yang berisikan data kompilasi dan integerasi untuk seluruh wilayah Indonesia dapat diresmikan oleh Presiden,” kata Menteri Perekonomian Darmin Nasution didampingi Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin dalam Rakornas Geospasial di Jakarta, Rabu (21/).Jadi, ada 85 informasi geospasial tematik, 19 kementerian dan lembaga, serta 34 provinsi.
Menurut Darmin, KSP atau one map policy sendiri berguna sebagai acuan perbaikan tata ruang serta menyelesaikan konflik tunpang tindih, maupun perizinan dan penggunaan ruang. Saat ini, setiap K/L baik pusat maupun daerah masih menggunakan referensi peta dasarnya masing-masing, dalam melakukan setiap kebijakan.
“Fungsi KSP termasuk perencanaan dan pemanfaatan ruang, sehingga tidak terjadi satu kementerian memberikan perizinian dengan dasar peta, tapi petanya beda-beda, itu membuat risiko tumpang tindih lebih besar. Dalam kebijakan satu peta diperlukan sinkronisasi agar dapat menyelesaikan konflik tumpang tindih. Saat ini tim percepatan kebijakan satu peta baru sampai tahap integritas,” tambahnya.
Diakui Darmin, saat ini dari 540 kabupaten/kota, baru 40 kabupaten/kota yang memiliki rencana detail tata ruang (RDTR). Tata ruang ini memiliki skala 1:5.000. KSP memungkinkan pengembangan kawasan wisata bisa dilakukan dengan terpadu sehingga akan muncul kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu KSP memungkinkan biaya logistik dalam negeri bisa ditekan lebih murah lagi. Apalagi, saat ini biaya logistik di Indonesia jauh lebih mahal dibanding negara-negara lain.
Selain itu, KSP yang didukung percepatan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun non fisik, akan mendukung tumbuhnya ekonomi digital seperti e-commerce. Bahkan, KSP akan memudahkan perencanaan pembangunan desa, mewujudkan visi misi satu desa satu produk unggulan. Tak hanya itu, KSP mampu mendorong tumbuhnya sektor pertanian secara kluster mulai dari pembibitan, pelaksanaan budi daya, pengelolaan pasca panen bahkan pemasaran.
Sementara itu Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin mengatakan, tahun ini BIG melakukan sinkronisasi pemetaan di wilayah Kalimantan. Sinkronisasi ini bukan hanya soal teknis, tapi juga ada aspek hukum, ekonomi, sosial, dan aspek lain. Integrasi sinkronisasi kebijakan satu peta relatif sudah hampir selesai sehingga pada Agustus 2018 akan launching one map policy skala 1:50.000.
Hasan mengaku pihaknya sudah tahu mana peta yang tumpang tindih. Misalnya izin usaha pertambangan dengan masalah hutan lindung, maka mana yang mau dikalahkan? Kalau izin usaha pertambangan mau dibatalkan agak sulit, sebab investor punya kekuatan hukum juga, mereka punya izin dan sudah berinvestasi dengan jumlah tidak sedikit. “Jadi masalah sinkronisasi ini bukan masalah mudah dan bukan soal teknis semata. Apalagi kalau melibatkan perusahaan negara lain,” tambahnya. (red/ju)
