Jakarta, Itech- Presiden ke-3 RI BJ Habibie mengingatkan pentingnya riset yang perlu memberi nilai tambah. Bahkan di Dewan Riset Nasional (DRN) dan Dewan Riset Daerah harus membuat garis besar haluan sebagai acuan untuk mengembangkan potensi yang bangsa ini miliki. “DRN bekerja sama dengan parpol untuk susun garis besar haluan negara. Diperjuangkan jadi garis besar haluan negara jangan sebaliknya itu dihilangkan,” ungkapnya dalam dialog nasional Meningkatkan Inovasi Iptek untuk Mendorong Industri Dalam Negeri, Mewujudkan Ekonomi Pancasila yang digelar Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di Jakarta, Rabu (9/5).
Hadir pula dalam acara tersebut, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Kepala BPPT Unggul Priyanto serta Anggota DPR-RI Dyah Pitaloka.
Selain itu, BJ Habibie menekankan pentingnya Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang terbarukan, yaitu bukan hanya pintar dari sisi pengetahuan tetapi juga memegang prinsip prinsip kebudayaan, agama dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasalnya, SDM terbarukan adalah manusia yang sehat, dibina perilakunya antar sesama manusia, sehingga tidak cukup hanya diasah otaknya.
“Kita harus konsentrasi pada SDM, pendidikan itu sudah jelas, tapi bagaimana dengan budayanya. Jika orang pintar tapi tidak berbudaya bisa bahaya loh. Keduanya harus berjalan beriringan. Sama halnya jika ingin menjadikan suatu negara maju dan berdaya saing, SDM terbarukan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) harus dioptimalkan. Untuk itu semua dibutuhkan teknologi. Tidak ada satu teknologi yang hanya berakar dari satu disipilin ilmu, tapi multidisiplin ilmu,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Megawati pun mendorong penguatan peran BPPT sebagai institusi penting dalam bidang pengkajian dan penerapan teknologi untuk mendorong daya saing bangsa. Tak hanya itu, dia pun mendukung revolusi industri 4.0 yang digelorakan Presiden RI Joko Widodo. Untuk itu peran riset harus diperkuat. Tak hanya itu, jika ingin riset kuat maka anggaran riset pun perlu ditingkatkan.
Bahkan Megawati pun menyinggung minimnya anggaran riset di Indonesia yakni hanya 0,25 persen dari produk domestik bruto berdasarkan data UNESCO tahun 2016. Kemudian di 2018 anggaran riset dari seluruh kementerian dan lembaga Rp24,9 triliun dari total APBN Rp2.221 triliun. Anggaran murni riset hanya 43,7 persen sekitar Rp10,89 triliun atau hanya 0,49 persen. “Dari dulu saya bilang kenapa masih nol koma terus, satu persen saja sudah lumayan loh. Bahkan saya pernah minta ke pak Nasir (Menristekdikti) coba diusulkan jadi 5 persen,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPPT Unggul Priyanto berpandangan, saat ini Indonesia harus memanfaatkan bonus demografi dengan meningkatkan SDM iptek. Kesejahteraan dan kemandirian bangsa ini akan semakin hebat dengan dikuasainya inovasi dan teknologi. Inovasi yang dimaksud harus memberikan nilai tambah. Hasil riset pun harus bisa dihilirisasi. “Ke depan jika iptek menjadi dasar pengambilan kebijakan hendaknya berdasarkan kewenangan dan fungsi suatu institusi. Hal ini dimaksudkan agar masukan berdasarkan kajian iptek tersebut tepat,” tambahnya.
Lebih lanjut Kepala BPPT mengungkapkan, dialog nasional ini merupakan tonggak penting bagi peningkatan peran dan kontribusi teknologi, guna mendorong pembangunan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing untuk mewujudkan ekonomi Pancasila.
“Melalui dialog ini kami harapkan tercipta solusi yang fokus dan komprehensif tentang peningkatan kontribusi dan peran lembaga litbang kaji terap, dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi/alih teknologi dan inovasi yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing,” paparnya.
Disebutkan, perekonomian Indonesia saat ini, ada pada tingkatan ekonomi berbasis peningkatan efisien. Hal ini perlu didorong untuk mencapai tingkatan ekonomi berbasis inovasi dan kecanggihan, agar mampu mengejar ketertinggalan dan menciptakan lompatan. Untuk itu, sebagai solusi diperlukan optimalisasi, atau lebih diberdayakannya peran institusi riset dalam mendukung kebijakan nasional. Sebagai contoh adalah peran masing-masing lembaga yang ada sekarang, yakni LIPI yang lebih mengutamakan pada riset-riset dasar, sementara itu BPPT lebih mengutamakan kegiatan di hilir. (red)
