Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengaku diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan pembuatan regulasi yang tertunda di masa jabatan Rudiantara.
Menurut Johnny, salah satu regulasi yang harus dikebut penyelesaiannya adalah Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Johnny menilai bahwa RUU PDP memang harus didudukkan sebagai prioritas oleh pemerintah.
Ia mengatakan bahwa untuk mempercepat pengesahan RUU tersebut, ia harus berkoordinasi dengan pihak DPR. Namun menurutnya, saat ini DPR sendiri masih belum siap untuk melakukan pembahasan terkait RUU ini.
“Yang pasti itu harus diproses sebagai yang prioritas dari sisi pemerintah,” ujar Johnny.
Johnny pun mengatakan ia akan membicarakan dengan DPR, agar bagaimana proses pengesahan UU PDP bisa dipercepat. Sejak diusulkan pada 2014 lalu, RUU PDP memang belum disahkan sebagai undang-undang, karena masih membutuhkan persetujuan dari kementerian terkait.
Kabar terakhir disebutkan bahwa UU PDP telah ditandatangani Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Apabila telah disetujui, RUU PDP akan diserahkan ke DPR untuk dilakukan pembahasan.
Johnny Plate mengatakan bahwa Kominfo memang harus mendorong pengesahan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Baca juga: Menkominfo Johnny Plate Ingin Bikin Gol RUU PDP.
“Kita harus selesaikan cepat, payung hukum terkait (UU) perlindungan data. Prioritas yang pertama pasti yang tinggal diselesaikan (RUU PDP), ibaratnya tendangan pinalti, saya ingin tendang dan buat gol,” kata Johnny.
Diketahui, Menkominfo sebelumnya, Rudiantara telah menyiapkan rancangan UU PDP ini, revisinya pun oleh Rudiantara diakui telah ditandatanganinya, dan sudah ada di meja Sekretariat Negara.
“Mudah mudahan beliau (Johnny Plate), yang biasa di Senayan (DPR RI). Jadi bisa memuluskan penyelesaian undang-undang PDP ini,” ujar Rudiantara di acara Sertijab.
