Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengklaim berhasil mengurangi jumlah pengaduan atas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak sepanjang 2019.
Dikutip dari lamam resmi Kemenkeu, per Jumat 9 November 2019, jumlah pengaduan yang masuk hanya 70 pengaduan. Pengaduan yang masuk meliputi pengaduan sarana dan prasarana pelayanan perpajakan, pengaduan kode etik dan disiplin pegawai, serta pengaduan tindakan pidana perpajakan.
“Di tahun tersebut, jumlah pengaduan atas pelayanan mengalami penurunan sebanyak 789 pengaduan dibandingkan dengan 9 tahun sebelumnya, yang merupakan tahun dengan jumlah pelayanan pengaduan terbanyak,” tulis laman resmi Ditjen Pajak, Kamis 28 November 2019.
Adapun, dalam catatan otoritas, dari tahun ke tahun, jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti DJP mengalami fluktuasi. Pada 2010, jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 859. Namun, sejak 2015 jumlah pengaduan terus mengalami penurunan hingga 2019.
Penurunan pengaduan ini, menurut Ditjen Pajak, tak lepas dari kerja keras DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam berbagai aspek. Mulai dari peningkatan profesionalisme pegawai, penyediaan sarana dan prasarana penunjang, hingga inovasi dengan menyediakan berbagai sistem pelayanan secara daring.
“Hadirnya e-Registration, e-Filing, e-biling, e-Faktur, dan berbagai aplikasi daring lainnya, memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, pelaporan, pembayaran, pembuatan faktur pajak, dan berbagai kemudahan lainnya dalam menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak,” kata dia.
