Pada awal tahun 2019, pemerintah menggaungkan programnya untuk membangun 5.000 Base Transceiver Station (BTS) hingga akhir tahun 2019. Bakti Kominfo juga kala itu menyebut akan membangun sebanyak 3.500 BTS pada tahun 2020 ini.
Pembangunan BTS mengalami kendala terkait dengan pendanaan, sebab untuk dapat membangun 5.000 BTS tersebut BAKTI mengaku membutuhkan dana sekitar Rp6 triliun. Akibatnya, kegiatan pembangunan sempat berhenti sementara, meski Bakti membantah menghentikan program ini.
“Bukan disetop. Jadi Pak Menteri menginginkan ini siklus keuangan seperti Kementerian lain. Artinya, kami harus menganggarkan di awal APBN, nanti di 2021,” ujar Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Anang Latif di Jakarta, Senin (17/2).
Penganggaran keuangan tersebut diakui Anang tidak sempat dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 ini akibat pergantian kabinet pemerintahan. Namun karena permintaan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, penganggaran baru bisa dilakukan pada awal tahun 2021 mendatang.
Disinggung soal jumlah 4.000 BTS yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo, Anang menegaskan bahwa BAKTI akan menyelesaikan jumlah tersebut. Akibat hambatan yang ditimbulkan oleh siklus penganggaran yang harus disesuaikan dengan APBN ini, BAKTI baru akan mengajukan anggaran ini pada pertengahan tahun 2020 ini.
Selain itu, Anang juga menjelaskan bahwa selama tahun 2020, pihaknya akan terfokus pada persiapan proses penganggaran, dan baru akan mulai membangun sebanyak 3.500 BTS yang belum terselesaikan pada tahun 2021 mendatang.
Sebagai informasi hingga saat ini, BAKTI telah membangun sebanyak 1.600 BTS di wilayah Terluar, Terpencil, dan Tertinggal (3T) di seluruh Indonesia. Sementara itu, meski bukan tahun 2020, BAKTI tetap optimis Indonesia segera bisa merdeka sinyal dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengoreksi program ‘Merdeka Sinyal 2020’ dengan menghapus angka ‘2020’, yang telah dicanangkan dan digemakan di masa kepemimpinan Menkominfo Rudiantara.
