Pandemi Covid-19 telah berdampak bukan hanya pada aspek kesehatan, namun juga pada perekonomian negara Indonesia baik dari sisi demand maupun supply. Permasalahan seperti kurangnya alat kesehatan, Alat Pelindung Diri (APD), serta fasilitas pendukung dalam penanganan pandemik Covid-19 telah memicu kebutuhan yang sifatnya mendadak (urgent/emergency).
Tidak hanya itu, gangguan pada rantai pasok yang menimbulkan disrupsi terhadap produk maupun distribusi PBJ penanganan Covid-19 telah menimbulkan ketidakpastian yang tinggi bagi para pelaku ekonomi termasuk pemerintah sebagai pembeli dan penyedia sebagai penjual.
Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, situasi seperti ini digambarkan sebagai kondisi darurat. Tidak seperti dalam keadaan ideal, tahapan pelaksanaan pengadaan menjadi generik. Kecepatan dalam mengambil keputusan menjadi titik kritis karena pergerakannya sangat dinamis. Prinsip utama yang dikedepankan adalah efektifitas sambil tetap menjaga akuntabilitas.
Di luar itu, prinsip pembeli adalah raja tidak berlaku lagi, disini perlu adanya trust antara pemerintah selaku pembeli dengan penyedia barang/jasa sebagai penjual. Pemerintah juga perlu menjadi “good buyer” dengan mengedepankan term pembayaran yang lebih jelas dan tepat waktu agar penyedia mendapatkan kejelasan dalam situasi yang tidak pasti.
Pedoman pengadaan dalam penanganan pengadaan darurat telah diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), serta mengenai pengadaan dalam keadaan darurat diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam Bab VIII Pengadaan Khusus.
Di sisi lain, karena kejadian luar biasa ini, masih banyak pengelola pengadaan yang belum berpengalaman dalam menangani keadaan darurat. Oleh karena itu mereka harus dibekali pemahaman dan penyamaan persepsi agar pelaksanaan PBJ dalam pandemi Covid-19 dapat tetap terjaga akuntabilitas dan efektifitasnya.
Uniknya, karena situasi yang tidak memungkinkan tatap muka, maka LKPP menyelenggarakan kelas daring sebanyak dua kali, Kamis (9/4) dan Senin (13/4). Para peserta adalah para fasilitator (pengajar) PBJ serta pejabat fungsional pengelola pengadaan dari seluruh Indonesia.
Dalam siaran pers, 13/4, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan pengelola pengadaan, terutama pejabat pembuat komitmen tidak perlu ketakutan dalam mengeksekusi pengadaan barang dan jasa terkait dengan penanganan wabah Covid-19.
“Sepanjang dilakukan secara akuntabel dan punya niat baik maka tidak perlu takut untuk memproses. Jangan tergoda untuk korupsi, karena bisa saja muncul rasionalitas untuk bertindak tidak benar saat mengeksekusi,” ujarnya saat memberi arahan melalui video conference di kantor LKPP di Jakarta.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya berharap agar Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah juga memberikan pendampingan dalam pelaksanaan pengadaan. “Jadi tidak dalam proses akhirnya saja melalui audit, tetapi sambil jalan,“ tegasnya.
Robin Asad Suryo, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia mengatakan, kebutuhan PBJ yang sangat besar dalam rangka penanganan covid 19 telah mempengaruhi cara kita dalam melaksanakan PBJ.
Terlebih lagi, pemerintah sedang dihadapkan oleh informasi asimetris mengenai informasi biaya atau harga barang dan jasa.
“Dalam situasi normal, pemerintah bisa memprediksi harga, namun dalam kondisi darurat saat ini pemerintah sebagai pembeli, kesulitan untuk mencari informasi harga atau kesediaan pasar yang wajar,” imbuhnya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Fadli Arif mengatakan, kebutuhan pengadaan dalam keadaan darurat yang bersifat mendesak dan harus dilakukan sangat segera memerlukan mekanisme pengadaan yang cepat dan tepat. Namun, tetap selaras dengan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel. “Pentingnya syarat, ukuran, dan regulasi yang jelas serta mengatur kondisi darurat Covid-19 dengan mempertimbangkan keselamatan manusia dan mengurangi resiko dampak bencana,” ungkapnya.
Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP Yulianto Prihhandoyo menambahkan, LKPP akan terus melakukan upaya terbaik untuk mempermudah akses termasuk regulasi pengadaan dengan tetap memperhatikan efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengadaan.
Menimbang, penanganan Covid-19 harus dilakukan dengan cepat, tepat, fokus, dan bersinergi. Prinsipnya adalah cepat mengambil keputusan karena sifatnya urgent namun tetap menjaga akuntabilitas. “Saran kami, tolong dokumentasikan semua hal apapun itu. Pembahasan, rapat-rapat, bahkan komunasi lewat Whatsapp di screen shoot saja. Dokumentasi ini menjadi alat akuntabilitas. Kami berharap betul, teman-teman di lapangan berkomitmen untuk tidak bermain-main.“ tukasnya.
Sementara itu, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Patria Susantosa menyarankan agar pengelola pengadaan juga harus memahami kondisi para penyedia, karena mungkin saja mereka juga mengalami kesulitan. Permasalahan bisa saja seperti kurangnya tenaga kerja, kelangkaan bahan produksi atau distribusi logistik yang terhambat. “Dalam kondisi darurat, ada baiknya menjadi good buyer pembeli bukan lagi sebagai raja. Bayarlah tepat waktu sesuai term yang disepakati.“ tuturnya.
Kepala Pusdiklat PBJ LKPP, Suharti mengatakan, pengembangan kapasitas kompetensi pengelola PBJ akan terus dilakukan mengingat kondisi darurat PBJ Covid-19 harus diatasi dengan cepat dan tepat. Harapannya, pengelola PBJ dapat lebih percaya diri untuk mengeksekusi PBJ dalam keadaan darurat saat ini.
Baca: LKPP Buat Mekanisme Pengadaan Barang-Jasa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19
