Jakarta, ItWorks- Ketentuan jaga jarak dan pengaturan pengurangan personil dan jam kerja kantor di lingkup aparatur sipil negara (ASN) di era New Normal, bisa berpengaruh terhadap layanan publik, termasuk berbagai layanan perizinan. Karena itu, inovasi-inovasi perlu dimunculkan agar pelayanan publik di tengah pandemi tetap optimal dengan memanfaatkan inovasi-inovasi berbasis teknologi digital.
Menghadapi tatanan the new normal, kepentingan kesehatan dan ekonomi dipandang harus berjalan paralel. Untuk menjamin agar ekonomi tidak berhenti, pemerintah diharapkan menumbuhkan inovasi pelayanan publik berbasis digital, jelas, serta transparan. Dalam hal ini perlu inovasi baru agar pelayanan publik di tengah pandemi tetap bisa berjalan normal dan optimal. Pelayanan publik yang masih konvensional, perlu digeser dalam bentuk layanan yang lebih inovatif, sesuai dengan dinamika yang berkembang.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardhana dalam seminar daring atau webinar penyelenggaraan pelayanan publik bertema” Menghadapi Era Tatanan Normal Baru”, yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), baru-baru ini
Selain inovasi, menurutnya akan lebih baik jika pemerintah mengubah prosedur perizinan menjadi proses notifikasi yang memudahkan masyarakat saat membuka usaha. “Tidak perlu izin, yang penting adanya pemberitahuan, nanti akan ada petugas dari pemerintah yang akan datang untuk mengisi syarat-syaratnya,” tuturnya, seperti dilansir Humas KemenPANRB, melalui portal resmi Kantor KemenPANRB.
Dia juga menyarankan agar pemerintah menghilangkan persyaratan administratif dan pungutan perizinan, serta memfokuskan program pelayanan publik pada terwujudnya peningkatan jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di daerah. “Jangan mencoba mengejar pertumbuhan industri dalam skala besar di masa pandemi seperti ini untuk menyerap tenaga kerja, tapi tumbuhkan UKM,” ungkap Danang.
Hal lain terkait pelayanan publik di era new normal life, ia menyampaikan agar pemerintah mampu menyajikan akurasi data, termasuk trrkait kependudukan. Sebab jika akurasi data sosio ekonomi dan kependudukan tidak akurat, maka akan menimbulkan kecemburuan dan potensi konflik sosial. Dalam hal ini, Danang memberikan contoh pada pemberian bantuan sosial, dimana pembagian bantuan sosial tersebut tidak merata. “Untuk itu harapan kami sebagai publik, tolong akurasi data kependudukan itu bottom up, bukan top down,” jelasnya.
Ditambahkan, bagi masyarakat, tatanan normal baru merupakan sesuatu hal yang baru. New normal dipahami secara sederhana sebagai sesuatu yang diluar kebiasaan. Sebagai perwakilan publik, Danang menyampaikan tujuh harapan publik di era new normal. Pertama, pemerintah diharapkan untuk mengeluarkan aturan yang tidak tumpang tindih. “Jangan ada kompetisi antar-kementerian, jangan ada kompetisi rivalitas antar-gubernur. Ini masalah nasional, satu juru bicara cukup,” ungkapnya.
Harapan kedua, yakni terkait kepastian mengatur dan mengawasi. Di era tatanan normal baru, kewenangan mengatur dan mengawasi tidak bisa sembarangan, harus kepada satu institusi dan satu pejabat. Ketiga adalah database yang akurat. Selanjutnya harapan yang keempat, terkait layanan perizinan investasi untuk mengatasi tenaga kerja yang diberhentikan dan yang akan datang. Kelima, bahasa edukatif yang mudah dimengerti publik. Keenam, infrastruktur dasar yang memadai sesuai untuk kepentingan darurat. Kebijakan terkait pencegahan penyebaran Covid-19 tidak akan berjalan apabila infastruktur dasar tidak ada. Harapan yang terakhir yakni inovasi pelayanan publik yang mudah, jelas, dan adil.
Kegiatan webinar yang disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Kementerian PANRB ini juga mendatangkan narasumber ahli dalam beberapa bidang, termasuk, kepala daerah untuk sharing dalam seminar daring tersebut. Seminar dibuka Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa dengan menghadirkan para pembicara lainnya. Di antaranya Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. (AC)
