Terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah merupakan visi yang diusung Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Bukan hanya konektivitas dari sisi transportasinya, teknologi yang dikembangkan Kemenhub diharapkan juga bisa terhubung dengan seluruh sistem yang ada kementerian tersebut.
“Jadi, kita berharap konektivitas ini membangun suatu sistem dari beberapa sektor yang ada di darat, laut, maupun udara dalam satu sistem yang saling terintegrasi. Kemudian bagaimana sistem itu bisa berjalan dengan baik, handal, bisa berdaya saing dengan memberikan nilai tambah, seperti memberikan suatu manfaat buat pemerintah maupun masyarakat,” ujar Heru Darmawan, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kemenhub (Pustikomhub).
Indeks SPBE Memuaskan
Untuk membangun sistem yang handal dan terintegrasi sebagaimana dimaksud, tentu dibutuhkan tata kelola dan kebijakan yang baik, khususnya di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Berkaitan dengan tata kelola dan kebijakan TIK, dalam hal ini Kemenhub telah menuangkannya dalam rencana induk dan rencana rinci TIK yang telah disahkan tahun ini.
“Untuk rencana rinci TIK-nya juga sudah ada, di dalamnya terdapat Pengembangan Aplikasi, Pengembangan SDM, Pengembangan Infrastruktur, Pengembangan Keamanan IT, dan Pengembangan Kebijakan & Standar TI,” kata Puguh Arry Wibowo, Kepala Sub Bidang Kebijakan TIK Pustikomhub pada sesi Presentasi dan Wawancara dengan Dewan Juri TOP DIGITAL Awards 2020 secara online yang diselenggarakan majalah IT Works.
Dari sisi pengembangan SDM, Kemenhub memiliki beberapa pranata komputer yang memiliki tugas dan fungsi (tusi) dan tanggung jawab masing-masing, baik di Pustikomhub dan unit kerja lain.
”Dan untuk pengembangan SDM kita lakukan terkait dengan beberapa kegiatan, seperti Temu Karya Pranata Komputer, Rapat Koordinasi Teknis TIK, Diklat Rumah Perubahan. Ataupun dari sisi pengusaan teknis sendiri, (hal itu) terkait dengan Workshop Pranata Komputer atau Diklat Teknis TIK GIS, COBIT, IT-IL, Risk Management, sampai ISO-27001,” kata Panuju dari Pustikomhub.
Berlanjut ke soal maturity level, dalam hal ini Kemenhub memang belum memiliki maturity level. Sebagai gantinya, untuk mengukur sejauh mana kinerja TIK di kementerian tersebut diukur melalui indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). “Jadi, berdasarkan indeks SPBE itu sendiri di tahun 2019 kita mendapatkan indeks SPBE 4,31 (memuaskan) dari Kemenpan RB,” ungkap Panuju.
Solusi Unggulan
Kemenhub memiliki solusi unggulan yang dibagi menjadi beberapa subsector, antara lain subsektor transportasi darat, subsektor transportarasi laut, subsector transportasi udara, dan subsector perkeretaapian.
Solusi yang masuk kategori subsektor transportasi darat, antara lain VTA Online (sistem pengelolaan kegiatan uji tipe kendaraan bermotor), SPIONAM (Sistem pengelolaan perizinan angkutan darat & multimoda), dan ASK Online (sistem pengelolaan perizinan angkutan sewa khusus).
Sementara untuk subsektor transportasi laut terdapat beberapa solusi bisnis, seperti InaPornet (Sistem pengelolaan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan), Si Tol Laut (Sistem pengelolaan kegiatan layanan angkutan tol laut), Sertifikat Pelaut Online (Sistem pengelolaan proses sertifikasi pelaut).
Dari subsektor transportasi udara, solusi yang ditawarkan mencakup AOL (Sistem pengelolaan perizinan operasional angkutan udara) dan Sertifikasi SDM Penerbangan (Sistem pengelolaan perizinan operasional angkutan udara).
Dua solusi bisnis lain ditawarkan untuk subsektor perkeretaapian, di antaranya Perizinan Sarana Perkeretaapian Umum (Sistem pengelolaan perizinan usaha sarana KA umum) dan Sertifikasi SDM Perkeretaapian (Sistem pengelolaan proses sertifikasi SDM Perkeretaapian).
Seperti dirasakan oleh perusahaan atau organisasi umum, seiring pandemi Covid-19, untuk mencegah penyebarannya aktivitas kantor dibatasi, sebagai gantinya perusahaan menerapkan apa yang disebut Work From Home (WFH). Tidak terkecuali Kemenhub, untuk mensiasati hal tersebut kementerian ini memiliki solusi bernama SkemaRaja.
“Memang sejak (pandemi) Covid-19 kita terkendala masalah WFH. (Namun) kita ada SkemaRaja (Sistem absensi dan pendataan kondisi kesehatan). SkemaRaja itu sendiri (mencakup) bagaimana proses absensi, pemeriksaan kesehatan, dan geotagging (yang bisa) kita lakukan di sini,” jelas Panuju.
Sementara untuk melakukan aktvitas kantor seperti online meeting, seiring pandemi Kemenhub memanfaatkan beberapa platform kolaborasi. “Online meeting yang sering kita lakukan, sejak 2020 ini menggunakan beberapa aplikasi seperti Zoom atau CloudX,” tutup Panuju. (Fauzi)
