Ini Solusi Digital Diskominfotik NTB Di Tengah Pandemi Covid-19

Penulis Churry

Jakarta, ItWorks-Pandemi covid-19 telah “memaksa” banyak orang untuk meminimalisir aktivitas luar rumah demi memutus mata rantai penularan virus yang membuat mereka harus banyak bergantung dengan teknologi informasi. Berbagai inisiasi dan inovasi baru terkait layanan pemerintah kepada masyarakat berbasis teknologi digital pun banyak bermunculan, tak terkecuali di daerah-daerah.

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), juga getol mengembangkan inovasi baru berbasis digital untuk solusi layanan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini. Terkait penanganan wabah virus corona, Diskominfo NTB telah membangun website khusus (corona.ntbprov.go.id) sebagai jendela informasi resmi pemerintah NTB terkait Covid-19.

Portal ini juga dilengkapi berbagai aplikasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Geografis dan Sistem Informasi Jaringan Pengaman Sosial (JPS). Terutama untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan penanganan dampak sosial ekonomi selama pandemi ini.

“Di tengah Pandemi covid-19, banyak beredar informasi yang tidak benar dan juga disinformasi dari sumber atau pendapat dari pihak-pihak yang tidak kompeten yang membuat masyarakat justru jadi bingung. Ada yang paranoid, ada yang tidak percaya, dan bahkan apatis terhadap wabah Covid-19. Sehingga menimbulkan ketidakwaspadaan dan ketidakdisiplin mereka untuk bersama melakukan pencegahan Covid-19. Karena itu, untuk mengatasi hal tersebut dan juga sesuai tugas dan fungsi Diskominfotik, akhirnya kami bangun portal tersendiri (corona.ntbprov.go.id) yang diimplementassikan mulai 2020 dan dikembangkan oleh tim internal dari IT Developer Dinas Kominfotik NTB,” ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.MH saat presentasi dan wawancara penjurian “Top Digital Awards 2020” yang berlangsung (18/11/2020) secara virtual yang dihelat Majalah ItWorks bekerjasama dengan Konsultan Independent, dan didukung sejumlah Asosiasi TI & TELCO Indonesia, di Jakarta.

Ditambahkan, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi NTB, dinyatakan bahwa Diskominfotik NTB di antaranya memiliki tugas pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik serta Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Seiring perkembangan zaman, teknologi digital dimanfaatkan sebagai sarana dalam menjalankan tugas dan fungsi ini melalui inovasi berbasis digital untuk dapat mendukung kinerja pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan membangun adanya aplikasi digital yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Dalam kaitan koordinasinya, Pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran Gubernur terkait koordinasi pengembangan aplikasi. Disebutkan, Setiap Perangkat Daerah yang akan mengembangkan aplikasi diwajibkan koordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kominfotik untuk dilakukan penilaian kehandalan, keamanan dan keseusaian terhadap regulasi.

Dalam hal bentuk manajemen aplikasi, Dinas Kominfotik secara rutin juga melakukan registrasi & monitoring aplikasi di setiap Perangkat Daerah (OPD). Dinas Kominfotik menyediakan sistem manajemen pengelolaan layanan TIK yang dapat diakses berdasarkan bisnis proses yang melekat pada Bidang PTIK. Layanan dapat diakses dengan link: layanan.diskominfotik.ntbprov.go.id Layanan ini juga mempunyai fitur tracking yang memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi terkait layanan yang diajukan.

Terkait portal (corona.ntbprov.go.id), portal ini sengaja dibangun untuk dijadikan jendela resmi pemerintah terkait berbagai informasi corona di NTB. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa mengetahui perkembangan terkini terkait Covid-19 di NTB dari sumber yang dapat dipercaya. Tersedia peta sebaran kasus positif Covid 19 berbasis GPS, hingga nomor -nomor call centre yang setiap saat bisa diakses masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi.

Selain itu, juga tersedia aplikasi khusus yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi bantuan sosial Paket Jaring Pengaman Sosial ( JPS) Gemilang. Sehingga hal ini juga bisa memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan penanganan dampak sosial ekonomi selama pandemi ini.

Terdapat beberapa fitur penting, seperti data update Covid-19 di Provinsi NTB yang selalu di uo date setiap hari. Sistem Informasi Geografis – peta penyebaran Covid-19. Berbagi pakai data melalui API yang dapat digunakan oleh sistem lain, hingga sistem Informasi Jaringan Pengaman Sosial.

“Manfaatnya selain untuk menangkal hoaks juga menjadi sumber rujukan resmi data dan informasi terkait Covid-19 di NTB. Masyarakat juga bisa mengakses data dan informasi penting lain, seperti tips menjaga kesehatan dan imunitas serta cara menghindari dari paparan atau penularan covid-19 dan informasi lain,” ujarnya di dawan dewn juri yang terdiri Nurul Yakin Setyabudi (Indonesia Telecommunication User Group –IDTUG), Dr. Sofi Suryasnia (Akademisi), Ben De Haan (Advisor Majalah ItWorks), serta Hidayat Tjokrodjojo (Apkomindo).

Dalam kaitan layanan masyarakat di tengah pandemi ini, Pemprov NTP juga memiliki aplikasi NTB Care yang bisa menjembatani masyarakat secara online untuk menyampaikan laporan atau pengaduan kepada pemerintah. Aplikasi NTB Care merupakan Mobile App yang menjadi mata telinga dan tangan Pemprov NTB untuk menangkap, memahami dan merespons semua pengaduan masyarakat kepada Pemerintah secara langsung (real time), tanpa melalui prosedur protokoler, sehingga dapat menghemat waktu. Masyarakat dapat dengan mudah memanfaatkan aplikasi NTB Care, dengan mendowload di Aplikasi Play Store dan bisa langsung menggunakannya.

“NTB Care merupakan Layanan berbasis mobile yang menjadi kanal komunikasi dan sharing informasi Pemerintah dan masyarakat, sekaligus media penanganan pengaduan yang cepat dan mudah, bisa melalui melalui gadget (android,iOS), termasuk pengaduan Whistle Blowing System (WBS). Aoliaksi ini juga telah terintegrasi SMS Gateway (+62811391300),” ujarnya didampingi Kepala Bidang Pengelolaan TIK Diskominfotik NTB, Yasrul, M.Eng.

Di samping itu, juga ada beberapa inovasi lain terkait layanan masyarakat, seperti sip posyandu, ntb mall, province call center, siaga ntb dan lainnya. Sipposyandu merupakan aplikasi untuk mendapatkan data terpadu yang mencakup berbagai komponen kegiatan Posyandu di desa dan kelurahan. Terdapat Fitur: Data Warga, Posyandu Anak, Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, dan lainnya. Hal ini juga akan memudahkan penanganan kesehatan keluarga secara holistik dan tepat sasaran berdasarkan data riil yang dikumpulkan oleh petugas di lapangan.

Sedangkan ntbmall yang diimpelementasi tahun 2020 oleh tim Developer Dinas Kominfotik, merupakan aplikasi untuk memasarkan produk-produk asli yang dibuat oleh para UKM di daerah pulau Lombok dan Sumbawa. Untuk dapat memasarkan produknya melalui NTB Mall, pelaku UKM bisa mendaftarkan usaha melalui aplikasi yang akan diverifikasi oleh Dinas Perdagangan.

Terdapat beberapa fitur, seperti Katalog Produk Lokal / Khas Daerah, Wishlist, Keranjang Belanja, Chat dengan Penjual, Mutasi Bank dan Terintegrasi dengan Ekspedisi (JNE, Tiki, Pos Indonesia, J&T, Fast Courier). “Aplikasi ini dibangun terutama untuk mendukung dan meningkatkan penjualan produk-produk UKM NTB melalui pasar digital,” ujarnya.

Ditambahkan, di bawah kepemimpinan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan Wakilnya Sitti Rohmi Djalilah, secara umum upaya transformasi digital melalui penerapan SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik) maupun upaya menuju terwujudnya smart city, telah menjadi sudah menjadi komitmen kuat dari Pemprov NTB. Hal ini antara lain diindiksikan dengan alokasi anggaran belanja TI yang juga terus ditingkatkan setiap tahun di mana untuk tahun 2020 mencapai Rp 16,3 miliar.

Dalam hal ini, Pemprov NTB juga memiliki kebijakan terkait tata kelola dan TI maupun rencana induk pengembangannya secara berkelanjutan. Di antaranya terdapat Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik, serta Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Terkait SPBE, dari hasil evaluasi, saat ini Pemprov NTB mendapat predikat SPBE Baik dengan indeks 2,77. (AC)

BACA JUGA

Leave a Comment