Jakarta, ItWorks- Guna mewujudkan Pemerintahan digital atau e-government sekaligus untuk sistem keamanannya, pemerintah telah menyiapkan data center (pusat data) yang akan ditempatkan di empat lokasi berbeda. Pusat data yang direncanakan akan dibangun, pusat data besar yang akan menggunakan cloud technology.
“Ada empat pusat data yang direncanakan akan dibangun, pusat data besar akan menggunakan cloud technology untuk server dan sistem aplikasi untuk pelayanan Pemerintahan digital. Salah satu di antaranya akan dibangun di Ibu Kota Negara (IKN), dan yang sedang berproses sekarang di wilayah Jabodetabek,” ujar Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam satu acara Program Prime Talk dengan salah satu stasiun televisi swasta bertajuk “Peta Jalan Indonesia Digital”, dilansir Biro Humas Kementerian Kominfo (26/06/2021), di Jakarta.
Sedangkan untuk lokasi kedua, Kementerian Kominfo sedang melakukan pemeriksaan dan kajian di wilayah Batam. Ketiga, di lokasi Ibu Kota Negara Baru atau di Balikpapan untuk Wilayah Indonesia Tengah. Juga, di Labuan Bajo untuk pelayanan pemerintahan di Wilayah Indonesia Timur. “Jadi, ada empat titik pusat data yang nanti akan digunakan dalam rangka Satu Data Indonesia (SDI) dan layanan pemerintahan,” ungkap Menteri Johnny.
Optimasi Ekonomi Digital
Menurut Menkominfo dengan pembangunan infrastruktur digital yang massif dan penyediaan pusat data pemerintah untuk layanan pemerintahan digital ini, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi digital Indonesia.
“Hilirnya daripada infrastruktur TIK yaitu ekonomi digital itu sendiri. Makanya, kita harus memanfaatkan infrastruktur kita untuk memanfaatkan ekonomi digital. Di Indonesia saat ini tulang punggung perekonomian kita adalah UMKM dan Ultra Mikro yang menjadi penyumbang 61,07% dari GDP nasional,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, Pemerintah memberi perhatian serius kepada 64.2 juta UMKM Indonesia untuk bisa onboard go digital, karena potensi ekonomi digital Indonesia yang besar. Bahkan, Pemerintah telah menargetkan agar pada tahun 2024 mendatang, jumlah pelaku UMKM yang tergabung ke dalam ekosistem digital dapat meningkat pesat hingga 30 juta pelaku melalui Program Nasional Gerakan Bangga Buatan Indonesia.
“Di samping itu, kita tentu berharap bahwa selain dari UMKM ada sektor-sektor yang lain yang harus masuk untuk mendukung itu. Seperti misalnya industri dan pariwisata, sektor perdagangan digital e-commerce kita harus dorong besar-besaran,” paparnya.
Menkominfo menyatakan, Presiden Joko Widodo mendorong Indonesia dapat menghasilkan unicorn dan startup digital di sektor jasa keuangan digital, digitalisasi perindustrian, media hiburan (digital broadcasting), pertanian dan perikanan digital, pendidikan digital, kesehatan digital, serta real-estate atau perkotaan digital.
“Bapak Presiden sendiri sudah menyampaikan berulang kali kepada kita bahwa digital space kita di sisi digital economy harus dimanfaatkan terutama untuk digital economy nasional kita yang saat ini sekitar USD44 Miliar dan diproyeksikan di tahun 2025 lebih dari USD124 Miliar atau setara dengan 40% dari nilai digital economy ASEAN,” tegas Menkominfo.
Kembangkan Talenta Digital
Melihat potensi besar ekonomi digital, Menteri Johnny menilai hal itu perlu didukung dengan keberadaan masyarakat digital agar Indonesia dapat menjadi tuan rumah di ekonomi digital sendiri.
“Potensinya besar dan ini kerjanya lintas kementerian dan lembaga. Di sinilah membangun mulai dari yang paling dasar yaitu talenta digital itu sendiri. Kominfo memberikan dukungan yang besar bersama ekosistemnya, termasuk global technology companies, e-Commerce kita atau platform digital untuk mengisi pelatihan digital bagi masyarakat tingkat dasar,” paparnya.
Guna menyiapkan masyarakat digital, Kementerian Kominfo telah melaksanakan program pertama yang dikenal dengan sebutan Literasi Digital Nasional. Tahun 2021 program itu ditargetkan dapat meliterasi 12,5 juta masyarakat agar memiliki kecakapan digital.
“Kita harapkan di akhir tahun 2024 nanti targetnya 50 juta dari penduduk Indonesia sudah terliterasi digital di tingkat basic dan selanjutnya bisa dilakukan setiap tahunnya sehingga seluruh warga Indonesia nanti terliterasi secara keseluruhan,” harapnya.
Kedua, lanjut Menteri Johnny, Indonesia juga membutuhkan tenaga terampil di tingkat menengah atau intermediate skill. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo melaksanakan Program Digital Talent Scholarship bekerja sama dengan ekosistem untuk membekali masyarakat agar punya keahlian.
“Kita diproyeksikan dalam setahun setidaknya membutuhkan 9 juta tenaga kelas menengah atau setara dengan 600.000 per tahunnya. Pekerjaannya besar, Pemerintah hanya menyiapkan 100 ribu. Jadi, kita harapkan dukungan dari ekosistem untuk sisanya dan setiap tahun harus dilakukan,” ungkapnya.
Ketiga, Kementerian Kominfo menyiapkan pelatihan keterampilan tingkat mahir atau digital advance. Pelatihan itu ditargetkan melatih master mentor digital melalui Program Digital Leadership Academy (DLA),
“Kuota pelatihan yang dapat diikuti sekitar 300 orang dari tokoh Pemerintahan dan founders startup Indonesia untuk melengkapi pengambilan keputusan (dengan mindset digital),” tutur Menkominfo.
Kementerian Kominfo juga bekerjasama dengan ekosistem, di Kementerian Pendidikan, perusahaan teknologi yang menjadi mitra kementerian-kementerian teknis lain. “Tentu bekerja sama untuk membangun basis dari keahlian-keahlian digital kita dan Kominfo tengah menyiapkan metamorfosa lembaga pendidikan melalui Sekolah Tinggi Multi Media yang diharapkan nanti menjadi Institut Digital Nasional dengan prodi-prodi baru,” papar Menteri Johnny.
Pemerintah. mewujudkan cita-cita bersama menjadi Indonesia Digital yang maju dengan hilirisasi pada semua sektor perlu dikawal dan dilaksanakan secara simultan. Hal itu ditargetkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 menjadi prioritas utama. “Peta Jalan Indonesia Digital telah menjadi bagian dari Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024,” pungkasnya. (AC)
