Jakarta, ItWorks- Sejalan dengan pemulihan perekonomian global, Perekonomian domestik di semester I menunjukkan prospek pemulihan ekonomi yang kuat, terutama didorong APBN sebagai penggerak utama. Namun demikian, peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi sejak bulan Juni memberikan downside risk terhadap laju pemulihan ekonomi yang perlu terus diwaspadai.
Demikian diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat rapat dengan Badan Anggaran DPR RI. Secara umum, katanya, pelaksanaan APBN pada semester I-2021 sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan dukungan kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah, dalam menghadapi dampak pandemi dan akselerasi pemulihan ekonomi.
“APBN menjadi luar biasa penting mendorong ekonomi dan ini salah satunya ditunjukkan dengan belanja pemerintah yang menjadi motor penggerak di semester I ini,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati dilansir dalam siaran pers (12/07/2021), di Jakarta.
Dijelaskan, strategi fiskal dilakukan secara ekspansif dengan menjalankan kebijakan countercyclical untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang ditunjukkan peningkatan realisasi pelaksanaan APBN sampai semester I-2021. “Realisasi pendapatan negara mencapai Rp886,9 triliun atau tumbuh 9,14% (yoy) mencapai 50,9% dari target APBN tahun 2021. Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp1.170,1 triliun atau meningkat 9,38 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” paparnya.
Dengan perkembangan pendapatan dan belanja negara tersebut, realisasi defisit anggaran semester I tahun 2021 mencapai Rp283,2 triliun atau sebesar 1,72 % terhadap PDB. Sementara itu, Pembiayaan anggaran dilakukan sejalan dengan kebijakan countercyclical yang dilakukan Pemerintah di semester I.
Alokasi Program PEN
Secara keseluruhan, alokasi program PEN Tahun 2021 yaitu Rp699,4 triliun meningkat dibandingkan realisasi Program PEN Tahun 2020 yakni Rp575,2 triliun. Untuk anggaran penanganan bidang kesehatan meningkat signifikan dari realisasi 2020 Rp62,7 triliun menjadi Rp193,9 triliun alokasi dalam tahun 2021, utamanya untuk mendukung Program Vaksinasi dan percepatannya, perawatan pasien, dan penguatan penanganan Covid-19 di Daerah.
Anggaran untuk perlindungan kepada masyarakat dan UMKM dalam bentuk Program perlinsos, Program Prioritas (sebagai jaring pengaman untuk penciptaan lapangan kerja), serta subsidi bunga UMKM dan Bantuan Pelaku Usaha Mikro tahun 2021 sebesar Rp328,4 triliun, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2020 yaitu Rp323,3 triliun. Anggaran dukungan kepada dunia usaha meningkat utamanya untuk mendukung pelaku usaha melalui berbagai insentif perpajakan. Realisasi program PEN sampai dengan semester I-2021 sebesar Rp252,3 triliun, atau 36,1 persen dari alokasi.
Pemerintah melalui APBN 2021 telah bekerja keras dengan peningkatan realisasi belanja negara dan telah responsif memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi UMKM dan dunia usaha. Penanganan Covid-19, terutama akselerasi vaksinasi dan pembatasan mobilitas akan menentukan laju pemulihan ekonomi yang membutuhkan mobilisasi dana dan SDM (pusat-daerah) yang sangat besar.
Dukungan Pemerintah Daerah melalui earmarked Dana Alokasi Umum (DAU)/ Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa sangat penting dalam penanganan Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi.
Di tengah upaya keras untuk menangani masalah kesehatan dan memulihkan perekonomian nasional yang membutuhkan pembiayaan anggaran yang tidak sedikit, Pemerintah melakukan pengelolaan pembiayaan anggaran secara hati-hati dan terarah dengan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam rangka pengendalian defisit dan mengupayakan penurunan pembiayaan utang.
“Prognosis hingga semester II-2021, sekitar Rp219 triliun pembiayaan lebih rendah dari UU APBN. Ini hal yang bagus, kita mengurangi kenaikan utang yang semestinya Rp1.177 triliun menjadi Rp958 triliun. Ini terutama karena defisit APBN secara nominal diperkirakan lebih rendah, karena penerimaan negara kita bagus, belanja negara absorbsinya optimal dan kita lihat dari penggunaan SAL yang kita pakai secara optimal dalam situasi saat ini,” jelas Menkeu. (AC)
