Pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan sektor teknologi finansial (tekfin) dengan menciptakan ekosistem yang kondusif dan aman bagi masyarakat. Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pihaknya akan mengambil tindakan tegas tanpa kompromi atas pelanggaran yang terjadi.
“Kami tegaskan di sini, kami akan sangat tegas dan tidak kompromi terkait dengan pelanggaran pelanggaran sektor finansial tersebut,” tandasnya dalam High Level Meeting dan Penandatanganan Pernyataan Bersama dalam Rangka Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal dari Jakarta, Jumat (20/08/2021).
Menteri Johnny menjelaskan perkembangan industri fintech tidak terlepas dari berbagai ancaman online, seperti: (1) manipulasi korban melalui social engineering; (2) peretasan informasi melalui metode sniffing; dan (3) modus money mule, di mana pelaku meminta korban melakukan transaksi ke rekening orang lain.
Guna mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Kominfo telah melakukan langkah strategis dari hulu ke hilir yakni strategi upstream atau arus hulu; midstream atau arus tengah dan downstream atau arus hilir.
“Dalam strategi upstream atau arus hulu, melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Kementerian Kominfo melaksanakan kegiatan Literasi Digital untuk mengkultivasi kultur kesadaran perlindungan privasi dan data pribadi,” papar Menkominfo.
Menteri Johnny menyatakan Gerakan Nasional Literasi Digital menargetkan menjangkau 12,48 juta peserta di 514 kabupaten dan kota setiap tahunnya.
“Hingga mencapai 50 juta peserta di tahun 2024, melalui kurikulum di empat pilar utama, yaitu (1) digital skill, (2) digital ethics, (3) digital safety, dan (4) digital culture,” jelasnya.
Baca: Ini Kata 5 Pimpinan dari Kementerian dan Lembaga Terkait Pinjol Ilegal
Sementara, untuk menjalanan strategi kedua di midstream atau arus tengah, Kementerian Kominfo mengambil tiga upaya yaitu pertama, pemutusan akses terhadap platform pinjaman online ilegal secara langsung maupun melalui Appstore/Playstore. Kedua berkaitan dengan pengamanan data pribadi pengguna dan penanganan jika terjadi indikasi kebocoran data pribadi.
“Serta ketiga penerbitan klarifikasi terhadap hoaks atau disinformasi melalui kerja sama lintas pihak, dengan kementerian dan lembaga diantaranya OJK, BSSN, Kementerian Agama, Kemendikbudristek, Kementerian Investasi, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemendag dan PPATK serta kementerian lainnya,” jelas Menkominfo.
Adapun strategi ketiga Kementerian Kominfo berkaitan dengan downstream atau arus hilir. “Kominfo mendukung upaya penegakan hukum melalui kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait seperti BSSN, Bareskrim Polri, dan Kejagung,” tutur Menteri Johnny.
Meski kemajuan terutama peer-to-peer lending fintech atau platform pinjaman online, merupakan suatu hal yang membanggakan, Menteri Johnny menegaskan semua pihak harus berhati-hati.
“Baik dari pendanaan maupun penyaluran dananya, mencatat 25,3 juta masyarakat terjangkau layanan peer-to-peer lending fintech pada bulan Juni 2021, lebih banyak dari bulan Januari 2021 yang menjangkau 24,7 juta masyarakat,” tuturnya.
Sejak tahun 2018 sampai 17 Agustus 2021, Kementerian Kominfo telah memutus akses 3.856 konten terkait fintech yang melanggar peraturan perundangan, termasuk platform pinjaman online tanpa izin/ilegal.
Baca: Ini Komitmen Bersama Perusahaan Untuk Dukung Energi Terbarukan
