Jakarta, Itech – Berdasarkan hasil jajak pendapat secara nasional yang dilakukan Sigma Research pada Oktober hingga Desember 2015 menyebutkan dari tiga perempat penduduk Indonesia mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Hasil survei juga mengungkapkan masyarakat yang mendukung PLTN beralasan jenis pembangkit tersebut dapat menghasilkan daya listrik yang besar. Masyarakat menilai PLTN lebih menjamin keamanan pasokan dan dapat memenuhi kebutuhan listrik secara nasional. Harga listrik yang lebih murah menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih untuk menerima PLTN.
“Hasil survei menunjukkan sebagian besar penduduk Indonesia menyadari potensi pemanfaatan energi nuklir dan kontribusinya untuk menjamin pemenuhan dan kestabilan pasokan listrik di Indonesia,” kata Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Prof. Dr. Djarot Sulistio Wisnubroto, menanggapi hasil survei tersebut, di Jakarta, Senin (28/12).
BATAN berkomitmen untuk terus meningkatkan penguasaan teknologi dan menyiapkan SDM dalam mendukung pemanfaatan energi nuklir sebagai pembangkit listri yang handal dan aman menuju kemandirian energi nasional. Jajak pendapat dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner terhadap 4000 responden yang tersebar di 34 propinsi. Angka dukungan tersebut terus konsisten naik. Jika pada 2011 hanya 49,5%, pada 2012 menjadi 52,9%, pada 2013 naik menjadi 64,1%, dan pada 2014 melonjak menjadi 72%.
Menariknya, Direktur Riset Sigma Research Prima Ariestonandri, menambahkan, masyarakat di luar pulau Jawa lebih menginginkan kehadiran PLTN (79,4%) dibandingkan dengan di pulau Jawa (72,0%). Kemungkinan hal ini dipengaruhi oleh kondisi kelistrikan di luar Jawa yang sering mengalami pemadaman.
“Sebanyak 81,7 persen penduduk Sumatera dan 82,6 persen penduduk Sulawesi mendukung PLTN. Jumlah itu lebih besar dibandingkan dukungan dari penduduk Jawa sebesar 72,3 persen,” imbuhnya seraya menambahkan penduduk urban juga lebih menginginkan PLTN (78,3%) dibandingkan dengan penduduk pedesaan/rural (72,3%). Dari survei itu, masyarakat juga menginginkan Presiden untuk memberikan penjelasan terkait PLTN, selain pakar dan BATAN. (red/ju)
