Penulis: Mi’roji
Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”.
Untuk mewujudkan visi teresebut sejumlah upaya telah dilakukan, salah satunya dengan digitalisasi. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur membantu Gubernur menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang komunikasi dan informasi serta tugas pembantuan.
“Diskominfo Jatim melakukan analisa strategi pengembangan TIK yang perlu dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya Visi dan Program Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur,” ujar Dr. Hudiyono, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur saat sesi penjurian TOP Digital Awards 2021 secara online oleh Majalah ItWorks, Jumat (12/11/2021).
Sejumlah terobosan dan inovasi dilakukan baik untuk internal Pemerintahan maupun eksternal. Sebagai contoh di bidang internal pemerintahan terdapat Sistem Integrasi Big Data, Apps Jatim, Pusparaja, Sibangkodir, E-LKPJ, E-Master dan E-Pemetaan.
“Apps Jatim digunakan untuk pendaftaran, pembuatan dan pengembangan aplikasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” kata Hudiyono.
Sedangkan di eksternal pemerintahan terdapat banyak aplikasi seperti; Klinik BumDes, Lumbung Pangan Jatim Online, Jatim Belanja Online (Bejo), Dashboard Bahan Pangan (Dahan), Dashboard Produk Unggulan Jawa Timur (Dolan) dan Lumpang Bude.
“Klinik BumDes ada dalam aplikasi data desa center yang digunakan untuk mengetahui update perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM desa) di Jawa Timu. Selain itu dapat juga untuk melakukan konsultasi online,” terang Hudiyono.
Lumbung Pangan Jatim Online digunakan untuk belanja bahan pokok secara online di lumbungpanganjatim.com.
“Jatim Belanja Online (Bejo) merupakan E Marketplace Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM dalam pengadaan barang dan Jasa untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” terang Hudiyono.
“Dashboard Bahan Pangan (Dahan) berguna untuk menghubungkan pengguna konsumen (distributor) dengan pelaku usaha bahan pokok produsen sehingga memperpendek rantai distribusi,” imbuh Hudiyono.
