Pemerintah tidak memberikan toleransi atas keberadaan praktik pinjaman online (pinjol) ilegal. Namun, untuk pengelola pinjol yang berizin, pemerintah akan memberikan dukungan dan fasilitasi.
“Pemerintah tidak akan memberikan toleransi dan ruang secara bebas bagi mereka yang kerap melakukan praktik-praktik ilegal dan melawan hukum. Pinjol ilegal perlu upaya multidispliner untuk mengatasinya baik secara penal ataupun non-penal,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat memberikan Keynote Speech adalam Webinar Edukasi “Pinjaman Online Legal atau Ilegal: Kebutuhan Masyarakat dan Penegakan Hukum” yang diselenggarakan secara daring oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari Jakarta Pusat, Jumat (11/02/2022).
Lebih lanjut, Mahfud mengetakan, pinjol ilegal itu sebenarnya rentenir yang bertransformasi di era digital. Perlu kehati-hatian untuk memberantasnya, karena disamping kerugian yang timbul, juga terdapat ekosistem yang dianggap saling menguntungkan dari praktik itu.”
Baca: Berantas Pinjol Ilegal, AFPI akan Beri Tanda Khusus untuk Pinjol Resmi & Bentuk Satgas
Menko Polhukam mejelaskan, Pemerintah melalui sejumlah kementerian dan lembaga terus melakukan upaya bersama untuk memberantas dan menindak tegas praktik-praktik pinjol ilegal yang merugikan masyarakat.
Menurut Menko Mahfud MD, penutupan akses atau pemblokiran oleh Kementerian Kominfo merupakan bagian tindakan administratif yang dapat dilakukan negara, agar ruang bagi pinjol ilegal semakin tertutup dan korban tidak semakin meluas.
Selain upaya administrasi, Menko Polhukam juga akan memberikan perlindungan dari segi hukum perdata dan hukum pidana. Dari segi hukum perdata, negara akan menyediakan ruang bagi para pihak jika terdapat perselisihan atau sengketa.
“Dari segi hukum pidana, negara akan melakukan tindakan tegas terhadap perilaku yang merugikan warga negara. Penerapan pidana dalam penanganan pinjol ini harus menjadi upaya terakhir, namun penegakan hukum pidana terhadap pelaku besar diperlukan sebagai shock therapy agar menimbulkan efek jera,” jelasnya.
Menurut Mahfud MD, penegakan hukum tersebut harus dilaksanakan secara konsekuen dan harus mampu menjangkau penyandang dana, korporasi, dan aktor-aktor penting yang mengorganisir praktik pinjol ilegal.
“Penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar karyawan bawahan yang hanya bertindak secara teknis operasional, mengingat praktik pinjol ilegal ini banyak melibatkan jaringan di dalam/luar negeri, baik dari pelaku, penyedia server, atau penyedia dananya,” tandasnya.
Baca: Ini Faktor yang Bikin Pinjol Ilegal Masih Menjamur di Indonesia
