Ketahanan ekonomi digital harus dijaga dengan perlindungan data dan faktor keamanan. Terlebih adopsi teknologi digital telah berkembang pesat di masa pandemi COVID-19 dan telah menyebabkan perubahan pada perilaku masyarakat, sehingga turut mendorong ekonomi digital tampil sebagai mesin baru dari perekonomian.
“Melihat masifnya penggunaan teknologi digital, pemerintah juga telah merespons dengan menjaga keamanan dan perlindungan data yang dimiliki masyarakat melalui berbagai kebijakan, yang tentunya bekerja sama dengan para pemangku kebijakan atau stakeholder,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 29/03/2022.
Sampai saat ini, Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi terkait transformasi digital antara lain yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019, serta PP Nomor 80 Tahun 2019.
“Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat kini juga tengah membahas RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi data pribadi masyarakat dari praktik-praktik penyalahgunaan,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Baca: 4 Tips Mengatasi Tantangan Perlindungan Data di Masa Pandemi
Terkait dengan momentum Presidensi G20 Indonesia tahun ini, ia menjelaskan salah satu Working Group G20 yaitu Digital Economy Working Group (DEWG), telah menetapkan tiga isu prioritas yaitu Connectivity and Post COVID-19 Recovery, Digital Skill and Digital Literacy, serta Cross-Border Data Flow (CBDF) and Data Free Flow with Trust (DFFT).
Dengan demikian, diharapkan pembahasan yang dilakukan oleh DEWG G20 khususnya untuk isu CBDF-DFFT bisa memberikan hasil yang bermanfaat bagi pengembangan siber dan perlindungan data di Tanah Air.
Airlangga pun turut mengajak masyarakat untuk mendukung upaya penguatan ketahanan siber dan perlindungan data melalui berbagai cara, yaitu memastikan terjaminnya akses informasi dan terlindunginya data pribadi setiap individu dalam ekosistem digital, serta memperkuat koordinasi guna memastikan keamanan siber dan perlindungan data pada sektor-sektor prioritas.
Selain itu, penyempurnaan mekanisme keamanan siber dan perlindungan data melalui penguatan literasi digital serta pengembangan kapasitas talenta digital juga perlu dilakukan, serta peningkatan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, baik domestik maupun global untuk mendorong terciptanya berbagai inovasi dan solusi digital yang bermanfaat.
“Masyarakat juga bisa memberi masukan dalam penyusunan kebijakan keamanan siber yang adaptif, cerdas, dan forward looking. Hal ini dapat dilakukan bersamaan dengan mendukung upaya pemerintah dan stakeholder terkait untuk pengembangan ekonomi digital nasional,” ajak Airlangga.
Baca: RUU Perlindungan Data Pribadi Masuk Prioritas di Masa Sidang I DPR
