Seiring tugasnya yang kian berat dengan jumlah peserta yang terus meningkat, upaya inovatif pun terus dilakukan BPJS Kesehatan.
Sebagaimana diketahui sejak beroperasi di tahun 2014, BPJS Kesehatan diberikan amanah untuk bisa memberikan jaminan kepada seluruh penduduk Indonesia (Universal Health Coverage). Demikian seperti disampaikan oleh Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Ir. Edwin Aristiawan, MM, CPM-A, CCGO, QRGP, pada sesi penjurian TOP Digital Awards 2022 yang digelar oleh Majalah It Works secara virtual, pada Jumat (14/10/2022).
“(Sejak) PT Askes bertransformasi menjadi BPJS, cakupan (layanannya) semakin besar. Dulu hanya menjadi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), kemudian diberikan amanah (untuk melayani) seluruh penduduk Indonesia, baik yang membayar sendiri, dibayari oleh perusahaan atau kantor untuk PNS, dan satu lagi dibantu oleh Dinas Sosial atau Departemen Sosial. Jadi, ini tantangannya luar biasa dan (BPJS Kesehatan) menjadi suatu organisasi besar,” kata Edwin.
Melihat tantangan yang dihadapi, Edwin menegaskan bahwa BPJS Kesehatan memerlukan sistem yang kuat. Bukan tanpa alasan, menurut Edwin, dengan jumlah pegawai yang relatif tidak terlalu besar (9000 pegawai), BPJS Kesehatan harus meng-cover 270 juta penduduk Indonesia. “Ini menjadi tantangan yang besar,” singkatnya.
Kontribusi BPJS Kesehatan
Sampai saat ini, cakupan kepsertaan BPJS Kesehatan disebut telah mencapai 244,69 juta jiwa atau sudah menjangkau 89,34% dari total penduduk Indonesia dengan jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkap Pertama (FKTP) mencapai 23.500 faskes dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut sebanyak 2.848 rumah sakit.
Adapun proporsi biaya pelayanannya, antara lain 83% untuk biaya Pelkes Rujukan dan 17% untuk biaya Pelkes Primer. Adapun proporsi biaya penyakit katastrofik, khususnya diabetes mellitus, hipertensi, jantung, itu meningkat 25-31% dari total biaya pelayanan kesehatan.
“Artinya, banyak hal yang harus kita perkuat di layanan primer, sehingga tidak meningkatkan pembiayaan yang cukup besar, sehingga itu menjadi tidak sehat bagi BPJS Kesehatan menjamin jaminan kesehatan sampai dengan seluruh penduduk Indonesia selamanya. Jadi, ini memang bagaimana kita menjaga agar Bola Kristal ini jangan sampai pecah. Karena sekali pecah, akan sangat sulit untuk kita mengembalikan dengan cepat. Seperti BPJS Kesehatan beberapa tahun yang lalu, dari Askes kemudian diberikan amanah untuk meng-cover seluruh penduduk Indonesia, itu tantangan terbesar untuk bagaimana mengubah yang defisit menjadi surplus. Alhamdulillah sekarang sudah surplus, kemudian kita jaga supaya lebih sehat lagi. Bukan hanya penduduk Indonesia-nya, tetapi BPJS Kesehatannya pun harus sehat,” jelas Edwin.
Adapun terkait dengan kontribusi jaminan kesehatan untuk penduduk Indonesia, Edwin menegaskan bahwa BPJS Kesehatan berkontribusi dalam hal bagaimana mencegah kemiskinan, menurunkan koefisien GINI, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, meningkatkan angka harapan hidup, menurunkan porsi Out of Pocket (OOP) dalam total belanja kesehatan.
“Artinya penduduk itu jangan sampai mengeluarkan biaya dengan tambahan, dan yang kedua yang berikutnya adalah menggerakkan ekonomi, karena kalau sehat ekonomi pasti bergerak. Menciptakan lapangan kerja dan tentunya Output Penciptaan Lapangan Kerja,” ujarnya.
Jadi, lanjut Edwin, kalau ingin ekonomi sehat, tentunya rakyat juga harus sehat, baik sehat secara fisik, juga sehat secara ekonomi.
“Ini yang kita harapkan agar mereka kalau sakit itu jangan sampai jatuh miskin, jangan sampai menjual asset, jangan sampai menggadaikan asetnya. Itulah nilai yang kita tanamkan kepada seluruh karyawan dan juga kepada seluruh peserta, seluruh penduduk Indonesia supaya tetap sehat,” tandasnya.
Selain itu, Edwin juga mengatakan bahwa BPJS Kesehatan berkontribusi terhadap RPJMN 2020-2024 dengan mengembangkan antara lain Sistem Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK).
IT, Jantung Proses Bisnis BPJS Kesehatan
Pada sesi penjurian TOP Digital Awards 2022, BPJS Kesehatan membawakan judul presentasi ‘Teknologi Informasi BPJS Kesehatan sebagai Akselerator Layanan Digital Jaminan Kesehatan Nasional’. Di sini dijelaskan tentang bagaimana perkembangan IT menjadi core dari proses bisnis BPJS Kesehatan.
“Jadi, kalau kemarin awalnya itu adalah sebagai Support Function. (Di mana) IT itu sebagai support saja fungsinya. Kemudian IT (menjadi) service provider, jadi menyediakan layanan-layanan saja. Nah, kita ubah tahapannya, karena mengingat sekarang ini bagaimana menjaga agar finansial performance terjaga dengan baik, tentunya kita perlu teknologi IT yang mumpuni,” kata Edwin.
Makanya, tegas Edwin, positioning-nya bergeser, di mana teknologi IT kini menjadi core dari Business Process. “Jadi, jantungnya dari business process BPJS itu di IT sekarang. Artinya kita (membaginya) menjadi tiga fungsi, yakni Business Enabler, Business Driver, dan Business Accelerator,” kata Edwin.
“Jadi, kita meng-enable posisi-posisi atau proses bisnis yang manual menjadi digital kemudian men-drive yang tadinya belum berjalan menjadi berjalan, yang macet kita jalankan, kemudian yang sudah jalan kita akselerasi,” lanjutnya.
Sehingga tak heran, sebagai wujud dari pergeseran dan penerapan TI, kini BPJS sudah memanfaatkan teknologi terkini, seperti Artificial Intelligent, serta sudah mulai memasukkan unsur Future of Connectivity termasuk di dalamnya teknologi 5G.
Kebijakan dan Inovasi
Secara garis besar kebijakan TI BPJS Kesehatan tertuang pada Rencana Strategies TI di tahun 2021-2025. Di mana pada tahun 2021-2022, disebut sebagai fase peningkatan kualitas. Pada fase selanjutnya, yakni di tahun 2022, BPJS Kesehatan disebut akan meningkatkan engagement dan tahun depan adalah penguatan implementasi penegakan kepatuhan.
”Di sinilah fungsi IT mendasari dari semua strategi planning itu melakukan penguatan fundamental di tahun 2021 dan seterusnya. Yang kedua adalah mengakselerasi digital Health Hub and Collaboration. Bagaimana kita berkolaborasi dengan stake holder. Kemudian meningkatkan skala IT, meningkatkan data driven innovation dan terakhir adalah Digital Transformation,” jelasnya.
Dalam paparannya, Edwin juga mengungkap terkait BPJS Kesehatan yang telah menjalankan dan memiliki sejumlah sertifikasi ISO, antaral lain kebijakan TI yang ada sekarang, dan ini ada peraturannya. “Dan kita juga menjalankan ISO 27001, ISO 20000, ISO 25010, dan COBIT 2019 dan skornya Alhamdulillah mencapai 3,85,” ujar Edwin.
Seiring dengan transformasi digital yang terus diembuskan, BPJS Kesehatan juga telah mengembangkan banyak inovasi, antara lain REHAP (Pembayaran Bertahap), SSU (Skema Sharing Iuran), DONASI, Antrian Online, New Mobile JKN, Telekonsultasi dan seterusnya.
Tidak berhenti sampai di situ, Edwin mengatakan bahwa BPJS juga memiliki sejumlah solusi bisnis, baik yang dijalankan untuk kalangan internal maupun eksternal. Untuk internal, BPJS Kesehatan memiliki solusi bisnis Data Privacy yang diimplementasikan pada tahun 2022.
Adapun solusi bisnis yang dimanfaatkan oleh secara ekstenal oleh mitra perusahaan, antara lain Edabu (Elektronik Data Badan Usaha), Verifikasi Klaim Covid-19, Interoperabilitas K/L, serta BPJS Kesehatan Trust Mark.
Berkaitan dengan pencapaian level Industry 4.0, BPJS juga telah melakukan penguatan, baik dari sisi infrastruktur maupun keamanan siber maupun data pribadi.
“Jadi, di sini IT Infrastructure-nya kita lakukan percepatan dan peningkatan, baik itu Data Center maupun Disaster Recovery Center, kemudian Command Center, Security Operation Center; Network, Server, Storage, Security; Technology,” tandasnya.
