Infrastruktur internet terutama di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal perlu dibangun bersama oleh pemerintah dan pelaku usaha. Pelaku usaha dapat mengidentifikasi kebutuhan setiap wilayah.
“Kami akan membantu memetakan wilayah yang belum memiliki infrastruktur internet. Lalu kami akan menghitung Return of Investment (ROI)-nya, jika menguntungkan, pemerintah akan membiarkan pelaku usaha berinvestasi, tapi jika tidak, pemerintah yang akan berinvestasi di sana,” jelas Direktur Digital Business PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Muhamad Fajrin Rasyid dalam Indonesia India Business Forum (IIBF) 2023 di Jakarta, 18/01/2023.
Namun, misalnya ada daerah terpencil yang sangat luas tapi hanya berisi 20 orang penduduk, pelaku usaha tidak akan bisa membangun infrastruktur internet di sana. Untuk area seperti itu akan menjadi pekerjaan rumah pemerintah,” imbuhnya.
Dalam kasus seperti itu, daerah seperti itu akan dicakup oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi.
Peran Telkom Indonesia
Fajrin mengungkapkan, saat ini Telkom Indonesia, melalui anak usahanya yaitu Telkomsel, telah menjangkau 99 persen dari total penduduk Indonesia dan 496 desa atau kelurahan atau mencapai sekitar 95 persen dari total 514 desa dan kelurahan di Indonesia.
Ia memberi saran, selain infrastruktur, edukasi dan literasi penggunaan internet juga perlu terus dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat dapat memanfaatkan jaringan internet secara optimal.
“Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu terus diberikan pelatihan agar bisa menggunakan internet untuk mengakses pendanaan.”
“Setelah infrastrukturnya terbangun, itu tidak selesai di sana, karena kita juga perlu meyakinkan agar orang-orang dapat mengakses internet tidak hanya untuk mengakses hiburan tapi juga meningkatkan kapasitas hidup mereka,” tegasnya.
Baca: APJII Menyesalkan Terjadinya Dugaan Tindak Pidana di Proyek Pembangunan BTS BAKTI Kominfo
