Sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan Portal Layanan Publik Digital Nasional Government Technology (Gov-Tech), Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyediakan master plan dan mock-up untuk portal tersebut. Hal ini seperti dikatakan Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam sebuah keterangan resmi.
“Sesuai tugas Kominfo dalam domain aplikasi, kami telah menyediakan master plan dan mock-up portal layanan publik. Tinggal nanti kita presentasikan,” ujarnya dalam Rapat Bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Menteri Pemberdayaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (04/01/2024).
Seiring implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Kementerian Kominfo juga telah menyiapkan referensi harga sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta tenaga pendukung non-TIK.
“Sedang diproses legal drafting di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo,” ungkap Menkominfo.
Menurut Menteri Budi Arie, Kementerian Kominfo juga menyiapkan standar atau prosedur mengenai pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas.
“Kami berharap melakukan percepatan pembangunan aplikasi prioritas dan memastikan kesiapan SDM BUMN dalam hal ini Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia) dan memastikan ketersediaan anggaran pembangunan aplikasi prioritas untuk portal layanan publik yang diamanatkan dalam Perpres,” jelasnya.
Menkominfo menegaskan percepatan transformasi digital harus memenuhi tiga prinsip, yakni inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan.
“Inklusif artinya seluruh warga negara Indonesia terlayani. Memberdayakan artinya karena kita sadar bahwa ekonomi Indonesia akan memiliki daya ungkit yang luar biasa dengan transformasi digital dan harus terus berkelanjutan,” tandasnya.
MenPANRB Azwar Annas menyatakan peluncuran Portal Nasional GovTech sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo membutuhkan kerja kolaborasi semua pihak.
“Oleh karena itu dibutuhkan Satuan Tugas (Satgas) Transformasi Digital yang bertugas mengorkestrasi ekosistem digital dalam mendukung layanan birokrasi,” ungkapnya.
Menteri Azwar Anas menrinci sembilan sembilan layanan prioritas dalam portal GovTech itu, antara lain layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, SIM online, Identitas Digital Dasar, platform pertukaran data, pembayaran digital, portal layanan publik, SPLP, SSO, Pusat Data Nasional serta Portal Administrasi Pemerintahan.
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan kesiapan Kementerian BUMN dalam menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kehadiran portal nasional GovTech akan memudahkan palayanan pemerintah terhadap masyarakat secara transparan.
“Tentu ini kehormatan buat kami dari BUMN kita mendapat penugasan ini. Kita dorong digitalisasi layanan publik yang hari ini masih tertinggal. Kami akan mendukung penuh di ekosistem Peruri. Tapi saya pastikan juga nanti dari eksosistem Himbara, Telkom bisa untuk proaktif untuk berkonsolidasi,” jelasnya.
Berkaca pada negara lain yang telah menjalankan Pemerintahan Digital, Menteri Erick Thohir menekankan upaya kolaborasi ini akan dapat membawa dampak positif bagi Indonesia.
“Dengan adanya single identity, PDB Estonia mengalami peningkatan. Selanjutnya angka kemiskinan di China mengalami penurunan dari 6,7 persen menjadi 0,3 persen,” ujarnya.
