Big data disebut menjadi senjata baru bagi akselerasi transformasi digital daerah. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria. Ia mengatakan bahwa data yang melimpah dari aktivitas digital dapat menjadi fondasi kebijakan publik yang lebih cepat, akurat, dan akuntabel.
Bahkan, pemanfaatan big data akan menjadi kunci akselerasi transformasi digital, khususnya dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Pemanfaatan big data memungkinkan kita melakukan lompatan besar di sektor publik. Big data menawarkan akurasi dan kecepatan sehingga mampu mempercepat eksekusi layanan publik,” ungkapnya dalam Seminar Nasional bertema “Mengoptimalkan Big Data dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah untuk Mendukung Akselerasi Transformasi Digital” di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo, Magister Manajemen FEB UGM, Yogyakarta, seperti dilansir Komdigi.go.id.
Menurut Nezar, ketersediaan infrastruktur digital telah menghasilkan data yang sangat melimpah, yang bila dikelola dengan baik dapat memperkuat akuntabilitas kebijakan publik.
“Konektivitas yang dibangun pemerintah sudah mencapai 97 persen dari wilayah berpenghuni. Penetrasi internet kini sekitar 80 persen dari total populasi, atau setara 222 juta jiwa. Semua aktivitas digital menghasilkan data yang sangat berharga bagi pengambilan kebijakan,” ungkapnya.
Wamen Nezar menekankan arti penting konsolidasi data melalui inisiatif Satu Data Indonesia agar kualitas data lebih terjamin dan efektif digunakan untuk pengambilan keputusan pemerintah.
“Kesalahan dalam membaca data bisa berdampak pada kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, Satu Data Indonesia menjadi penting untuk menjamin kualitas data. Pemerintah daerah juga perlu aktif melakukan integrasi data di portal tersebut,” katanya.
Meski peluang besar terbuka, Nezar mengingatkan adanya ancaman serius berupa kebocoran data dan lemahnya kesadaran keamanan siber di sejumlah daerah.
“Dalam peristiwa serangan siber ke pusat data nasional, kebocoran terjadi melalui salah satu kabupaten karena kompromi kata sandi yang sederhana. Hal ini menunjukkan pentingnya disiplin dan standar keamanan data,” jelasnya.
Ia pun menawarkan dua strategi optimalisasi tata kelola big data, yaitu kemitraan publik–swasta serta pelibatan masyarakat melalui citizen generated data dan crowdsourcing.
“Tata kelola big data dapat ditempuh dengan mekanisme kemitraan publik–swasta. Selain itu, pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam riset berbasis citizen generated data dan memanfaatkan crowdsourcing dengan tetap mengutamakan perlindungan data pribadi,” paparnya.
Nezar mencontohkan praktik baik pemanfaatan big data di Kabupaten Sumedang yang telah berhasil menurunkan angka stunting.
“Kabupaten Sumedang memanfaatkan platform digital untuk memantau kondisi ibu hamil dan asupan gizi. Pemantauan intensif berbasis data terbukti mampu menurunkan angka stunting secara signifikan,” tuturnya.
Untuk memperkuat inovasi digital di daerah, Wamen Nezar mendorong pembentukan data labs sebagai ruang eksperimental bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menguji solusi teknologi.
“Pemerintah daerah dapat membangun data labs sebagai unit eksperimental untuk menguji solusi secara cepat. Dengan begitu, inovasi digital dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
