ItWorks.id- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan komitmennya dalam mendukung sektor industri mencapai target pengurangan emisi karbon melalui riset terapan, pendampingan industri, penerapan target iklim berbasis sains dan sinergi kebijakan fiskal.
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler BRIN, Maxensius Tri Sambodo mengatakan BRIN memiliki kemampuan riset transdisiplin yang melibatkan peneliti, dunia usaha, dan masyarakat. “Pendekatan ini memastikan hasil penelitian benar-benar relevan dan berdampak bagi upaya dekarbonisasi sektor industri,” ungkap Sambodo sebagai panelis dalam Roundtable Discussion bertajuk “Achieving Corporate Climate Ambition in Indonesia: Understanding SBTi Fundamentals & Sectoral Pathways”, pada (15/10), di Gedung B.J. Habibie, Thamrin, Jakarta, yang dirilis melalui portal web BRIIN, baru-baru ini.
Ditambahkan, bentuk dukungan konkret BRIN lainnya terhadap dunia usaha adalah mendorong pemanfaatan insentif super tax deduction bagi perusahaan yang melakukan penelitian dan pengembangan (R&D) di bidang teknologi rendah karbon.“Perusahaan bisa mendapatkan potongan pajak signifikan jika melakukan riset bersama BRIN. Ini win-win solution. risetnya berjalan, emisi berkurang, dan insentif fiskal bisa dimanfaatkan,” jelasnya.
Namun, ia mencatat bahwa tingkat keberhasilan pengajuan insentif masih rendah karena kendala administratif dan kesesuaian standar keuangan riset. Untuk itu, BRIN siap menjadi mitra strategis industri dalam pendampingan teknis, mentoring, serta penguatan kapasitas riset menuju transformasi hijau.“BRIN tidak hanya menyediakan peneliti dan teknologi, tapi juga berperan sebagai jembatan antara riset dan bisnis. Melalui kolaborasi riset, kita bisa mempercepat implementasi inovasi mengurangi emisi karbon dan mendorong ekonomi berkelanjutan,” pungkasnya.
Amanda Skeldon, Building Engangement Specialist Science Based Target Initiative (SBTi) pada kesempatan yang sama mengajak para pengusaha di Indonesia perkuat aksi iklim dengan metode berbasis sains. Amanda menjelaskan dalam satu dekade terakhir, SBTi telah mengalami pertumbuhan luar biasa. “Kami memulai dengan target sekitar 100 perusahaan yang berkomitmen, dan kini lebih dari 11.000 perusahaan di seluruh dunia telah menetapkan target iklim berbasis sains,” ujarnya.
Ia menambahkan, SBTi terus memperbarui standar dan panduannya agar tetap berbasis ilmiah sekaligus relevan dengan kebutuhan berbagai sektor industri dan konteks regional, termasuk di Asia Tenggara. Ditekankan bahwa SBTi kini berupaya memperluas inklusivitas dengan melibatkan lebih banyak suara dari negara berkembang seperti Indonesia.
“Kami menyadari bahwa kondisi geografis dan ekonomi tiap negara berbeda. Karena itu, SBTi membuka ruang konsultasi publik agar masukan dari berbagai pelaku industri dapat membentuk kebijakan yang lebih adil dan efektif,” ungkapnya.
Ia pun menyoroti pentingnya peran rantai pasok dalam memperluas dampak aksi iklim. “Kita tahu proses ini lebih mudah bagi perusahaan besar, namun lain halnya ketika mereka berkomunikasi dan harus bekerja sama dengan pemasok di seluruh rantai pasok,” tuturnya.
Menurutnya, keberhasilan menuju net-zero emission tidak hanya diukur dari komitmen perusahaan besar, tetapi juga dari bagaimana seluruh ekosistem bisnis, termasuk UKM dan pemasok yang bertransformasi bersama.
Seluruh peserta yang hadir kemudian dibagi menjadi lima kelompok diskusi yang berasal dari berbagai sektor industri. Mereka kemudian membahas tantangan, standar, dan dukungan yang dibutuhkan dalam penerapan target iklim berbasis sains (science-based targets/SBTi) di Indonesia.
Dalam paparannya, kelompok A yang beranggotakan konsultan, akademisi, lembaga keuangan, dan NGO’s menyatakan bahwa BUMN dan perusahaan multinasional telah mengenal dan menggunakan standar seperti GHG Protocol dan SBTi, sedangkan UMKM dan korporasi lokal masih minim pengetahuan dan penerapannya.
Sedangkan kelompok B yang mewakili industri perhotelan, pelayaran, dan pengelolaan limbah berharap pemerintah dapat membuat regulasi yang mendukung, bukan membebani, serta mendorong kolaborasi lebih erat dengan KLHK, Kementerian PUPR, dan BRIN.
Kelompok D, terdiri dari sektor energi dan pertambangan menilai bahwa perusahaan batu bara sulit mencapai target net-zero karena karakteristik emisi sektor yang tinggi. Selain itu adanya tantangan transisi menuju energi rendah karbon memerlukan biaya besar dan teknologi baru.
