ItWorks.id-Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan nasional dengan menyelaraskan arah riset dan inovasi sesuai prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Upaya ini menjadi salah satu fokus utama penyelenggaraan Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) yang digelar BRIN bersama kementerian dan lembaga (K/L).
Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan, FKRI bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor agar sistem inovasi nasional semakin solid serta mampu meningkatkan indeks inovasi pemerintah. Melalui forum ini, BRIN juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi berkelanjutan atas berbagai permasalahan bangsa guna mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
Forum tersebut dihadiri oleh sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Dalam Negeri, serta K/L lainnya. Kegiatan ini turut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BRIN dan Kemenko PMK.“Para perwakilan kementerian menyampaikan pandangan terkait agenda riset yang dibutuhkan. Harapannya, kebijakan yang diambil K/L dapat disokong oleh riset BRIN sehingga terwujud kebijakan berbasis sains,” ujar Arif kepada awak media, baru-baru ini.
Arif menegaskan, BRIN memposisikan diri sebagai dapur riset untuk mendukung keberhasilan program pembangunan yang dijalankan kementerian dan lembaga. Tahun ini, FKRI mengangkat tema “Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK untuk Mendukung Kebijakan Pembangunan Nasional Berkelanjutan.”
Ia mencontohkan, penguatan riset di Kementerian Investasi dan Hilirisasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas teknologi agar Indonesia lebih mandiri dalam pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, pada Kementerian Dalam Negeri, riset BRIN diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.“Kami ingin hubungan BRIN dengan kementerian semakin erat agar kebijakan bisa dijalankan dengan lebih baik, di bawah koordinasi Kemenko PMK dan Bappenas sebagai sumbu perencanaan kebijakan nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno menyambut baik dukungan BRIN dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Menurutnya, kebijakan berbasis data dan sains sangat dibutuhkan agar lebih akurat dan presisi dalam menjawab tantangan pembangunan.“Dengan dukungan BRIN, kebijakan dapat lebih tepat sasaran dalam memecahkan masalah masyarakat, sekaligus mengakselerasi pembangunan sesuai arahan Presiden,” pungkasnya.
