ItWorks.id-Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan pentingnya pendekatan ilmiah yang holistik dan berkeadilan dalam merespons dinamika pembangunan ekonomi di Papua, terutama terkait ekspansi perkebunan sawit dan industri kayu.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala BRIN Arief Satria dalam Diseminasi Hasil Penelitian Dampak Ekspansi Perkebunan Sawit dan Industri Kayu terhadap Masyarakat Adat di Kabupaten Sorong, (28/1) di Jakarta. Ditekankan bahwa transformasi ekonomi tidak bisa dilepaskan dari dimensi sosial dan ekologis.“Pembangunan yang hanya bertumpu pada rasionalitas ekonomi berisiko memunculkan ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan. Sebaliknya, pendekatan ekologis yang tidak mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi juga berpotensi menghambat kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya dilansir Humas BRIN melalui portal webnya, baru-baru ini.
Menurutnya, pembangunan yang hanya berorientasi pada rasionalitas ekonomi berisiko memicu ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan. Sebaliknya, pendekatan ekologis tanpa mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi juga dapat menghambat kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sustainability science yang menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan pengetahuan lokal masyarakat adat. Pendekatan ini dinilai krusial agar riset dan kebijakan pembangunan selaras dengan nilai budaya serta praktik hidup masyarakat setempat.
Sementara itu, Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) BRIN Muhammad Najib Azca menegaskan riset BRIN bertujuan mendukung kebijakan berbasis data dan bukti ilmiah. Menurutnya, isu lingkungan, ekonomi, dan sosial merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.“BRIN berkewajiban menyajikan realitas lapangan secara objektif, termasuk fakta yang tidak selalu nyaman, demi mendorong kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan menghormati hak masyarakat adat,” jelasnya.
Kegiatan diseminasi ini merupakan hasil kolaborasi BRIN dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, mitra internasional, dan perwakilan masyarakat adat. Forum tersebut juga menjadi ruang dialog kebijakan untuk membahas dampak perluasan agro-ekstraktivisme di Papua yang membawa implikasi sosial, ekologis, dan kultural.
Perwakilan masyarakat sipil dalam pengantar diskusi menekankan pentingnya riset yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga berpihak pada kelompok rentan dan masyarakat terdampak langsung. Sejumlah isu krusial yang mengemuka meliputi perubahan relasi masyarakat adat dengan tanah, degradasi lingkungan, serta potensi konflik sosial.
Melalui forum ini, BRIN berharap dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan operasional, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas pihak guna mewujudkan pembangunan Papua yang berkelanjutan dan inklusif.
