ItWorks.id- Indonesia memperkuat kewenangannya dalam memastikan produk impor yang masuk dan beredar di pasar domestik memenuhi ketentuan jaminan produk halal. Kebijakan ini ditegaskan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui penerbitan Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia.
Kebijakan baru tersebut, tidak sekadar mengatur kepastian status halal produk impor. Lebih jauh, kebijakan ini menjadi instrumen negara untuk memperkuat perlindungan masyarakat konsumen, sekaligus menegaskan kemandirian dan kewibawaan Indonesia dalam menentukan standar bagi seluruh produk yang beredar di dalam negeri.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan (Babe Haikal) menegaskan, sebagai negara dengan pasar yang besar, Indonesia harus memiliki kemampuan untuk menentukan, memastikan, dan mengawasi standar produk yang masuk dan beredar ke wilayahnya. “Pemastian produk halal adalah bagian dari kedaulatan negara. Indonesia terbuka terhadap produk dari berbagai negara, tetapi keterbukaan itu harus diikuti dengan kemampuan kita untuk memastikan produk yang masuk memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku di Indonesia,” ujar Babe Haikal dalam konferensi pers (05/09/2026), di Gedung BPJPH, Jakarta.
Pemastian produk halal adalah bagian dari kedaulatan negara. Indonesia terbuka terhadap produk dari berbagai negara, tetapi keterbukaan itu harus diikuti dengan kemampuan kita untuk memastikan produk yang masuk memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku di Indonesia,” ujar Babe Haikal dalam konferensi pers di Gedung BPJPH, Jakarta, Sabtu (5/9/2026).
Menurut Babe Haikal, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk dari berbagai negara. Indonesia juga harus memiliki kemampuan untuk mengatur, memastikan, dan mengawasi produk yang masuk agar sesuai dengan ketentuan nasional.“Kita tidak boleh hanya menjadi pasar. Kita harus memiliki kemampuan untuk memastikan produk yang masuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Ini adalah bagian dari kemandirian dan kewibawaan bangsa dalam melindungi jiwa dan raga masyarakat sekaligus membangun ekosistem halal nasional yang kuat,” tegasnya.
Bukan Hambatan Perdagangan
Babe Haikal menekankan, penguatan aturan halal tidak dimaksudkan untuk menutup pasar Indonesia dari perdagangan internasional. Produk luar negeri tetap dapat masuk sepanjang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Dengan demikian, produk domestik maupun impor berada dalam kerangka ketentuan jaminan produk halal yang sama. Bagi konsumen, kondisi tersebut memberikan kepastian dan perlindungan. Sementara bagi pelaku usaha, aturan yang jelas menciptakan kepastian dalam menjalankan kegiatan bisnis.“Jadi, pemastian halal bukan hambatan perdagangan. Justru ini adalah cara kita membangun perdagangan yang tertib, adil, bertanggung jawab, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat,” jelas Babe Haikal.
Penerbitan aturan ini menjadi semakin strategis menjelang implementasi Wajib Halal Oktober 2026. Pemastian kesesuaian produk halal luar negeri menjadi bagian penting untuk memastikan produk impor yang beredar di Indonesia memenuhi ketentuan halal yang berlaku.
Dalam skema tersebut, pengakuan sertifikat halal luar negeri, mekanisme pemastian kesesuaian, serta pengawasan menjadi bagian dari tata kelola yang dibangun pemerintah untuk memberikan kepastian kepada konsumen dan dunia usaha.
Perkuat Kedaulatan Pangan Sehat dan Halal
Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemastian halal juga memiliki arti penting dalam membangun kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan tidak hanya berbicara mengenai ketersediaan pangan, tetapi juga tentang kemampuan negara memastikan pangan yang beredar memenuhi standar yang memberikan perlindungan dan ketenangan bagi masyarakat.
“Pangan yang kita konsumsi bukan hanya harus tersedia. Pangan juga harus memenuhi standar yang memberikan rasa aman, sehat, bermutu, dan halal bagi masyarakat. Karena itu, sistem Jaminan Produk Halal menjadi salah satu bagian penting dalam membangun kedaulatan pangan kita,” kata Babe Haikal.
Bagi masyarakat, kejelasan status halal akan memberikan kepastian dalam memilih produk yang dikonsumsi. Sementara bagi pelaku usaha, pemenuhan standar halal memberikan kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha sekaligus dapat menjadi nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk.
Penguatan sistem ini juga mendorong tumbuhnya ekosistem halal nasional. Mulai dari sertifikasi, pemeriksaan, pengujian, inspeksi, hingga berbagai layanan pendukung Jaminan Produk Halal, seluruhnya memiliki potensi untuk menciptakan aktivitas ekonomi dan nilai tambah baru.
Karena itu, penerbitan Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tidak hanya menjadi penguatan aspek regulasi, tetapi juga bagian dari upaya membangun ekosistem halal nasional yang semakin kuat, kredibel, dan mampu menghadapi dinamika perdagangan global.
Aturan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikat halal. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang mengatur penahapan kewajiban sertifikasi halal sesuai jenis produk.
Dalam implementasi Wajib Halal Oktober 2026, pemastian kesesuaian produk halal luar negeri menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan produk impor yang beredar di Indonesia memenuhi ketentuan. Pengakuan sertifikat halal luar negeri, mekanisme pemastian kesesuaian, dan pengawasan menjadi bagian dari tata kelola yang dibangun untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha.
“Kita ingin Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dan berwibawa. Terbuka terhadap perdagangan dunia, tetapi tetap mampu menentukan dan menegakkan standar di negeri sendiri. Ketika sistem halal kita kuat, masyarakat terlindungi, dunia usaha mendapatkan kepastian, pangan yang beredar memenuhi standar halal dan sehat, dan industri halal nasional semakin kuat,” tandas Babe Haikal.
