Penerapan kecerdasan artifisial (AI) di pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan teknologi yang canggih.
Seperti ditegaskan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, bahwa kepercayaan publik menjadi ujian utama bagi pemerintah dalam adopsi teknologi kecerdasan artifisial (AI).
Menurutnya, ujian sebenarnya dari AI dalam pemerintahan bukan kecepatan suatu proses, melainkan meningkatnya kualitas pelayanan serta manfaatnya bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan tersebut adalah layanan yang lebih baik, keputusan yang lebih baik, akses yang lebih adil, dan martabat yang lebih besar dalam cara masyarakat berinteraksi dengan negara,” jelasnya dalam acara AI Incubation for Public Sector Demo Day 2026 di Jakarta Pusat, Selasa (15/09/2026), seperti dilansir komdigi.go.id.
Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki beragam kebutuhan membuat adaptasi AI menjadi hal yang penting.
Maka dari itu, Wamen Nezar menggarisbawahi pentingnya adaptasi AI agar sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman warga lokal.
“Solusi yang berhasil di satu lingkungan mungkin tidak akan berhasil di lingkungan lain tanpa adaptasi yang cermat. Adopsi saja tidak cukup, adaptasi adalah hal yang terpenting. AI harus sesuai dengan bahasa lokal, norma lokal, data lokal, dan pola kebutuhan lokal,” tegas Wamen Nezar.
Ia menilai bahwa potensi yang dijanjikan teknologi AI sangat signifikan.
Namun, nilai publik baru akan muncul ketika sebuah teknologi berhasil memenuhi kebutuhan manusia yang nyata.
“Janji AI sangat signifikan, tetapi janji saja bukanlah nilai publik. Nilai publik muncul ketika teknologi memenuhi kebutuhan manusia yang nyata, didukung oleh lembaga yang kompeten, diatur oleh perlindungan yang jelas, dan dibentuk melalui kolaborasi,” imbuhnya.
Maka dari itu, ia menegaskan bahwa tolok ukur paling utama dalam implementasi AI dalam pemerintahan adalah apakah warga negara merasa pemerintah lebih mampu, responsif, inklusif, dan layak dipercaya.
“Tolok ukur utama kecerdasan buatan dalam pemerintahan bukanlah seberapa canggih sistem tersebut tampak. Hal yang terpenting adalah apakah warga negara merasa pemerintah telah menjadi lebih mampu, responsif, inklusif, dan layak dipercaya,” pungkasnya.
