Pemerintah Indonesia meminta Roblox memperkuat sistem pelindungan anak di platformnya dan memastikan penerapan PP TUNAS berjalan secara konkret, termasuk melalui verifikasi usia, pembatasan interaksi, serta pencegahan komunikasi berisiko di luar platform.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan langsung kepada Co-Founder dan Chief Executive Officer Roblox David Baszucki mengenai kewajiban platform dalam memenuhi regulasi Indonesia, khususnya terkait pelindungan anak di ruang digital.
Hal itu disampaikan Meutya saat bertemu Baszucki di kantor pusat Roblox di Silicon Valley, Amerika Serikat, Selasa (22/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Meutya menegaskan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) harus diterjemahkan ke dalam langkah konkret di dalam platform.
Pemerintah mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan Roblox di Indonesia, antara lain penerapan teknologi facial age estimation, pembatasan fitur komunikasi bagi pengguna anak, serta peluncuran Roblox Kids dan Roblox Select. Namun, langkah tersebut dinilai perlu terus diperkuat, terutama dalam memastikan verifikasi usia yang lebih akurat dan mekanisme pelindungan yang lebih ketat bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.
Meutya juga menekankan pentingnya penerapan prinsip safety-by-design, yakni memastikan aspek keamanan dan pelindungan anak dibangun sejak tahap perancangan produk dan fitur. Dengan pendekatan tersebut, upaya perlindungan tidak hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau munculnya risiko, tetapi menjadi bagian dari sistem dan pengalaman pengguna sejak awal.
Pemerintah meminta Roblox memperkuat pembatasan interaksi antara anak dan orang yang tidak dikenal, mencegah perpindahan komunikasi ke luar platform, serta meningkatkan kemampuan mendeteksi dan menghentikan perilaku berisiko sejak dini. Langkah tersebut dinilai penting mengingat tingginya penggunaan Roblox di kalangan anak-anak Indonesia.
“Kami memahami bahwa banyak anak-anak Indonesia menggemari Roblox. Karena itu, besar harapan kami bahwa Roblox juga menyayangi anak-anak kami, terutama dengan memastikan keamanan mereka,” ujar Meutya seperti dilansir laman komdigi.go.id.
Dalam pertemuan tersebut, Baszucki menyampaikan bahwa Roblox menyadari besarnya tanggung jawab perusahaan terhadap penggunanya, khususnya generasi muda. Ia juga menyatakan keterbukaan Roblox untuk terus menyesuaikan produknya dengan regulasi dan kebutuhan negara tempat platform tersebut beroperasi.
“Kami terus berupaya menyesuaikan produk kami agar sesuai dengan regulasi di Indonesia,” ujar Baszucki.
Baszucki menyampaikan bahwa sejumlah perubahan yang diminta Indonesia dapat menjadi bagian dari arah pengembangan produk Roblox ke depan dan berpotensi diterapkan di negara lain yang memiliki kebutuhan serupa. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian terhadap regulasi nasional dapat berjalan seiring dengan pengembangan produk dan standar keamanan platform.
Selain aspek produk dan fitur, Meutya mendorong Roblox memperkuat kehadiran langsung di Indonesia, termasuk melalui penempatan perwakilan senior atau pembukaan kantor di Jakarta. Kehadiran tersebut dinilai dapat mempercepat komunikasi, koordinasi, dan interaksi antara Roblox dengan pemerintah Indonesia, terutama dalam pelaksanaan kebijakan pelindungan anak.
Roblox sebelumnya telah menyampaikan bahwa perusahaan sedang mengevaluasi penempatan senior leader di Jakarta. Pemerintah selanjutnya meminta agar implementasi PP TUNAS dapat dipantau melalui pelaporan yang rutin, terukur, dan transparan.
Menurut Meutya, komitmen terhadap pelindungan anak perlu terlihat dalam perubahan dan hasil nyata di dalam platform, bukan hanya melalui pengumuman kebijakan. Pemerintah akan terus memastikan setiap platform yang beroperasi di Indonesia memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Platform global boleh beroperasi di mana saja. Namun, ketika hadir dan melayani masyarakat Indonesia, standar dan aturan Indonesia harus dipenuhi. Aturan Indonesia berlaku bagi semua platform yang beroperasi di Indonesia, tanpa terkecuali,” tegas Meutya.
