ItWorks.id- Digitalisasi menjadi salah satu kunci strategis pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemanfaatan teknologi dinilai penting untuk memperkuat efektivitas pemungutan, meningkatkan transparansi, serta memperketat pengawasan agar seluruh potensi penerimaan negara dapat dikelola secara optimal.

Langkah tersebut semakin relevan di tengah tantangan fiskal 2027, ketika pemerintah dituntut menjaga keberlanjutan penerimaan negara di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas. Hingga September 2026, realisasi PNBP tercatat mencapai Rp492,3 triliun. Sementara itu, pemerintah menetapkan target PNBP pada 2027 sebesar Rp522,48 triliun.

Penguatan tata kelola dan digitalisasi pengelolaan PNBP menjadi salah satu agenda penting untuk menjaga momentum penerimaan tersebut sekaligus memperluas ruang fiskal negara. Hal ini mengemuka dalam diskusi “Executive Forum” bertema Mengawal The Rising Star APBN: Tren, Tantangan, dan Masa Depan PNBP Kita, dengan subtema Bagaimana PNBP Menopang Kas dan Kemandirian Negara, yang digelar (13/11), di Jakarta.

Pengajar Administrasi Fiskal Universitas Indonesia, Prianto Budi Saptono, menilai penguatan PNBP tidak cukup hanya dilakukan dengan meningkatkan target penerimaan. Pemerintah perlu membenahi sistem pengelolaan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan kualitas tata kelola di setiap kementerian dan lembaga (K/L).

Menurut dia, digitalisasi dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PNBP, memperkuat pengawasan, sekaligus memastikan potensi penerimaan negara dapat teridentifikasi dan dimanfaatkan secara maksimal.“Penguatan PNBP tidak cukup hanya dilakukan dengan meningkatkan target penerimaan. Diperlukan sistem pengelolaan yang semakin terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas pemungutan, memperkuat pengawasan, serta memastikan potensi penerimaan negara dapat teridentifikasi dan dimanfaatkan secara optimal,” jelas Prianto.

Pandangan tersebut menegaskan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan PNBP bukan sekadar pembaruan sistem administrasi. Lebih dari itu, digitalisasi dibutuhkan untuk memperkuat tata kelola penerimaan negara agar lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel.Dengan sistem pengelolaan yang semakin baik, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi potensi penerimaan secara lebih optimal, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan di berbagai sektor.

Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Mochamad Agus Rofiudin, juga menekankan pentingnya optimalisasi potensi penerimaan negara melalui penguatan kebijakan dan tata kelola PNBP. “PNBP merupakan salah satu komponen penting dalam struktur APBN yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperkuat kapasitas fiskal. Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan setiap potensi penerimaan dapat dikelola secara optimal, transparan, dan akuntabel. Dengan tata kelola yang semakin baik, PNBP diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih berkelanjutan bagi keuangan negara,” ujarnya.

Diversifikasi Penerimaan Kurangi Ketergantungan Komoditas

Selain digitalisasi, penguatan PNBP juga membutuhkan diversifikasi sumber penerimaan. Pasalnya, struktur PNBP Indonesia masih menghadapi tantangan ketergantungan terhadap sektor sumber daya alam yang rentan terhadap perubahan harga komoditas global, nilai tukar, dan volume produksi.

Pengamat Ekonomi sekaligus Kepala Ekonomi Permata Bank, Josua Pardede, menilai diversifikasi menjadi semakin penting untuk menjaga keberlanjutan penerimaan negara.Menurutnya, pemerintah perlu mendorong pengembangan PNBP nonkomoditas, optimalisasi aset negara, serta peningkatan produktivitas layanan publik agar struktur penerimaan negara lebih kuat dan berkelanjutan.

“Ketergantungan terhadap penerimaan berbasis komoditas membuat PNBP cukup rentan terhadap perubahan harga global, nilai tukar, dan volume produksi. Karena itu, diversifikasi sumber penerimaan menjadi semakin penting,” ungkap Josua.

PNBP sendiri berasal dari berbagai sektor, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, kekayaan negara yang dipisahkan, pelayanan yang diberikan kementerian dan lembaga, hingga pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Dengan cakupan sumber penerimaan yang luas tersebut, pembenahan sistem pengelolaan dan pemanfaatan teknologi menjadi penting untuk memastikan setiap potensi dapat memberikan kontribusi optimal bagi negara.Tantangan lainnya mencakup optimalisasi setoran dividen, peningkatan kualitas layanan BLU, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum.

Executive Forum tersebut juga membahas evaluasi outlook penerimaan sepanjang 2026, proyeksi dan target PNBP 2027, serta pemetaan risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian penerimaan negara.

Melalui penguatan digitalisasi, pembenahan tata kelola, dan diversifikasi sumber pendapatan, pemerintah diharapkan mampu membangun pengelolaan PNBP yang semakin efektif dan berkelanjutan. Upaya tersebut bukan hanya penting untuk mengejar target penerimaan, melainkan juga memperkuat ketahanan fiskal dan kemandirian negara dalam menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan nasional.