Berbeda dengan Finlandia dan Australia, sistem pembiayaan yang mendukung inovasi di Indonesia belum sepenuhnya memadai. Dana riset untuk mendukung sistem inovasi di Indonesia hanya 0,08% dari produk domestik bruto. Padahal berkembangnya inovasi ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Termasuk kesejahteraan dan daya saing bangsa.
“Finlandia dan Australia yang memiliki sejumlah upaya strategis pembiayaan riset untuk memudahkan munculnya inovasi. Sehingga, temuan teknologi bisa diproses lebih lanjut atau diproduksi dan menjadi kegiatan bisnis. Berdasarkan pengalaman mereka kita ingin menyusun bagaimana pendanaan yang baik bagi kita,” ungkap Kepala BPPT, Marzan Aziz Iskandar di sela Seminar Internasional Innovation Funding, di Jakarta.Seminar tersebut mengikutsertakan sejumlah negara seperti Amerika, Finlandia, Jerman, dan Nigeria untuk bisa mendapatkan masukan dalam pengalaman mengelola dana risetnya.
Menurut Marzan, di Finlandia, alokasi dana riset mencapai 3,9 persen dari produk doomestik bruto. Sedangkan Australia mencapai dua persen. Sementara, pendanaan riset di Indonesia saat ini hampir 80% berasal dari pemerintah, namun jumlahnya hanya 0,08 % dari produk domestik bruto. Indonesia menargetkan anggaran riset 1% di tahun 2014, namun dikhawatirkan hal itu sulit tercapai. Diperkirakan anggaran di 2014 hanya Rp 4 triliun sampai Rp 5 triliun dari total APBN yang mencapai Rp 1.000 triliun lebih.
Sementara itu, Deputi Kepala Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT) Tatang A. Taufik mengatakan, komitmen akademisi, bisnis serta goverment harus dibangun guna mendukung pembiayaan inovasi dalam memperkuat sistem inovasi nasional dan daerah. Selain itu, harus ditingkatkan peran swasta dan BUMN dalam berinvestasi di bidang Iptek serta inovasi di Indonesia.
“Untuk bangkit dari minimnya ketersediaan dana ini, daerah wajib berperan dalam peningkatan sistem inovasi daerah. “Tidak ada kemajuan nasional kalau tidak ada kemajuan daerah,” ujar Tatang (red)
