Jakarta, Itech- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sebagai Lembaga Pembina Fungsional Perekayasa mengatakan perlu adanya standarisasi kualifikasi perekayasa (engineering) dalam mendorong kerjasama selatan selatan untuk masa depan keperekayasaan di Asia dan Pasifik.
Karena itu, dibutuhkan roadmap dalam rangka meningkatkan kualifikasi perekayasa dan standarisasi dan kerja-sama selatan-selatan agar SDM Perekayasa Indonesia memiliki daya saing global. Pasalnya, beberapa negara maju telah memiliki standar sertifikasi bertaraf internasional dibandingkan dengan negara-negara berkembang di Asia Tenggara
“Kolaborasi antara kelembagaan riset dan teknologi bertaraf dunia yang dapat memberikan sertifikasi perlu dijalin. agar kualitas perekayasa diakui secara global, apalagi perekayasa telah mampu menghasilkan teknologi yang sudah diterapkan di berbagai industri ” kata Wimpie Agoeng Noegroho, Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam (TPSA-BPPT) disela Regional Workshop bertajuk: “South—South Cooperation for Strengthening Engineering Standards and Mobility of Profesisionals” di Jakarta, Kamis (21/12).
Regional Workshop tersebut diselenggarakan BPPTdan Persatuan Insinyur Indonesia (PII), didukung oleh organisasi dunia UNESCO berlangsung 21-22 Desember di Hotel Fairmont, Jakarta. Workshop ini didukung pula oleh Economic Cooperation Organization Science Foundation (ECOSF) dan Federation of Engineering Institutions of Asia and Pacifics (FEIAP).Workshop ini diikuti oleh 50 peserta dari berbagai negara di kawasan Asia dan Pasifik, 20 di antaranya dari Indonesia.
Selama mengikuti workshop para peserta melakukan Stock-take kekinian sistem akreditasi standarisasi keperekayasaan dan programnya di Asia dan Pasifik. Disamping itu juga pengembangan road-map yang terfokus pada pembangunan kelembagaan dan kapasitas dalam rangka kaderisasi perekayasa muda baik melalui pelatihan, pemagangan dan penerapan program technopreneurship.
Selain itu, penguatan perekayasa perempuan sebagai sumberdaya dalam proses sertifkasi Pendidikan keperekayasaan dan jejaringya di Asia dan Pasifik. Dalam workshop itu juga dibahas mengenai draft usulan strategi kerjasama dalam rangka menjembatani “gap” antara perekayasa, enterpreuner dan pemerintah lokal, perguruan tingngi, Lembaga penelitian melalui standarisasi dan kualifiakasi perekayasa.
Sementara itu, PII menyambut baik adanya workshop tersebut dalam rangka berbagi pegalaman dan membangun sinergi dalam hal kebutuhan standar, peraturan dan teknologinya. Ia mengakui penguasaan terhadap teknologi mutlak diperlukan pada beberapa tahun mendatang agar bisa beradaptasi dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
“Kompetensi SDM Indonesia belum diakui secara global karena tidak memiliki sertifikasi insinyur yang diterapkan di berbagai negara. Padahal, jumlah SDM di Tanah Air terbilang besar jika dibandingkan dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara,” ujar A. Hermanto Dardak, Ketua Umum PII. (red/ju)
