Jakarta, Itech- Global Islamic Economic Gateway dalam surveinya pada 2015 lalu memperkirakan perdagangan produk halal di dunia akan semakin meningkat. Dalam survey itu menunjukkan,pasar global untuk produk pangan halal mencapai 16.6% dari pasar global (1.173 milyar USD). Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 18.3% pada 2020. Melihat potensi yang besar itu maka untuk mempermudah eskpor produk halal, KAN-ESMA berkolaborasi.
Hal tersebut sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk muslim yang diperkirakan mencapai 20% dari jumlah total populasi seluruh dunia. “Hal ini menunjukkan, perdagangan produk halal akan menjadi peluang investasi yang signifikan dan berkembang,” kata Kepala Badan Standarisasi Nasional, yang juga Ketua Komite Akreditasi Nasional/KAN Bambang Prasetya, di Jakarta, Senin (23/7).
Survey tersebut juga melaporkan 5 negara pengekspor produk pangan halal terbesar namun bukan anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yaitu Brazil, India, Argentina, Rusia dan Perancis, sedangkan 5 negara pengimpor terbesar adalah Saudi Arabia, Malaysia, UAE, Indonesia dan Mesir (Global Islamic Economy Report 2016/2017).
Dikatakan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal. Ini karena jumlah penduduk muslim mencapai 85,2 persen atau sebanyak 221 jiwa dari total penduduk 260 juta jiwa penduduk. Jumlah ini yang memasukkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
Hal ini juga seiring dengan dan semakin berkembangnya usaha baik tingkat kecil maupun skala besar khususnya yang terkait dengan produk pangan. Sayangnya, saat ini, perdagangan produk pangan Indonesia ke pasar Uni Emirat Arab (UAE) masih terkendala. Salah satunya, ada syarat sertifikat halal yang diterbitkan harus diperoleh dari Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh badan akreditasi dan diakui Emirates Authority for Standardization and Metrology/ESMA.
Bila hal tersebut tidak dipenuhi maka produk Indonesia yang diekspor ke pasar Uni Emirat Arab seperti biskuit, mi instan, produk olahan daging, permen dan jelly, serta flavour and food ingredients akan terhambat. Karenanya, untuk memfasilitasi perusahaan Indonesia agar dapat melakukan eskpor ke wilayah UAE, BSN melalui Komite Akreditasi Nasional/KAN melakukan kerjasama di bidang akreditasi lembaga sertifikasi halal dengan ESMA.
Pengembangan kerjasama BSN/KAN dengan ESMA dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandangani Kepala BSN selaku Ketua KAN Bambang Prasetya, dan Director General ESMA, Abdulla Abdelqader Al Maeeni, Senin (23/7), di Jakarta. Mou juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BPJPH-Kementerian Agama, Delegasi ESMA, LPPOM MUI dan Perusahaan produk pangan di Indonesia.
Dalam isi perjanjian tersebut dinyatakan bahwa ESMA mengakui sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN berdasarkan persyaratan standar UAE. Kerjasama ini diharapkan dapat mendorong para produsen Indonesia untuk memperluas pasar ke UAE sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Melalui MoU ini, selanjutnya KAN akan melakukan akreditasi kepada lembaga sertifikasi halal untuk produk yang diekspor ke UAE. Selain itu, melakukan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi tersebut untuk menjamin integritas sertifikat halal yang diterbitkan. (red/jU)
