Jakarta, ItWorks- Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkominfo sebagai salah satu lembaga pemerintah di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), terus berupaya mewujudkan good governance dengan melakukan Reformasi Birokrasi melalui transformasi digital. Tak hanya itu, BAKTI juga tengah berjuang keras mengejar target merdeka sinyal tahun 2020 dan mendorong terbentuknya ekosistem bagi pengembangan ekonomi digital bagi masyarakat luas, termasuk di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau lebih akrab dikenal dengan sebutan BAKTI merupakan salah satu lembaga di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Tujuan didirikannya BAKTI terutama mewujudkan pembangunan infrastruktur digital, di daerah terpencil yang belum tesentuh pelayanan telekomunikasi komersial melalui jaringan fiber optic dalam proyek Palapa Ring.
Daerah-daerah pinggiran, termasuk 3T menjadi perhatian tersendiri dalam program Nawa Cita sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerataan infrastruktur telekomunikasi sekaligus sebagai perekat NKRI terus dikejar melalui program “tol langit” dalam proyek Palapa Ring yang penanganannya dilakukan oleh BAKTI. “Sebelumnya, banyak sekali daerah kita di wilayah 3T yang belum tersentuh infrastruktur telekomunikasi, tapi sejak Proyek Pala Ring diluncurkan dari wilayah Barat, Tengah dan Timur, sejak 2015 hingga kini, infrastruktur telekomunikasi sudah banyak menjangkau daerah 3T. Banyak lokasi yang semula tanpa ada sinyal, sekarang sudah bisa hadir sinyal disitu, baik sinyal wifi maupun seluler. Kami juga banyak bangun BTS. Target kami kedepannya adalah membangun lebih banyak lagi wilayah yang belum mendapatkan fasilitas ini. Jadi BAKTI memang memfokuskan pada pengembangan akses di daerah-daerah pinggiran yang belum tersentuh operator seluler karena dianggap belum fisible secara bisnis. Maklum biasanya operator komersial hanya mau bangun jaringnan di daerah-daerah yang secara bisnis bagus. Di situlah kami hadir untuk mengisinya, karena sesuai program Nawa Cita, daerah pinggiran di Indonesia juga harus mendapatkan fasilitas yang sama layaknya masyarakat di perkotaan. Sehingga saudara-saudara kita di perbatasan dan terluar tetap memiliki akses digital yang sama sebagai bagian dari NKRI. Targetnya tahun 2020 Indonesia sudah merdeka sinyal,” ungkap Direktur Sumber Daya dan Administrasi BAKTI Kemkominfo, Dr. Fadhilah Mathar saat Presentasi dan Wawancara Penjurian Ajang “Top Digital Awards 2019” yang diselenggarakan Majalah ItWorks bekerjasama dengan konsultan independent, dan sejumlah asosiasi TI & TELCO yang berlangsung belum lama ini, di Gedung WTC I, Jl Jend, Sudirman, Jakarta.
Disebutkan, sesuai dengan visi yang diusung, “Menjembatani Kesenjangan Digital Untuk Masa Depan Indonesia yang Lebih baik”, BAKTI Kemkominfio juga menjadi organisasi yang dinamis, fleksibel, dan sangat terbuka terhadap adanya perkembangan baru di bidang teknologi informasi. Termasuk dalam hal adopsi atau implementasi solusi baru berbasis teknologi digital baru untuk mendukung kinerja. Upaya ini dilakukan dengan mentransformasikan lembaga BAKTI kearah yang lebih baik, sejalan dengan tujuan Reformasi birokrasi yakni mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, sehingga dapat melayani masyarakat Indonesia dengan lebih baik.
“Salah satu manfaat besar dari aplikasi teknologi informasi adalah kemampuannya mengintegrasikan antar bagian untuk mendukung proses manajemen, termasuk di lembaga pemerintah menjadi lebih cepat, efisien dan transparan. Ini pula yang kita terapkan di BAKTI, di antaranya dengan menerapkan aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) dari SAP. Implementasi ERP kian memudahkan pengelolaan sistem manjemen, mulai dari integrasi data , analisa hingga pengambilan keputusan. ERP tak hanya untuik meningkatkan performance manajemen, namun juga ada aplikasi pendukung, seperti sistem HCM (Human Capital Management) dengan fitur yang terkini dan canggih untuk penanganan karyawan, serta SAP Ariba yang merupakan sistem Strategic Sourcing dalam mendukung e-procurement,” ungkap presentasi dan wawancara penjurian, didampingi tiga staf, di antaranya Tita Ritawati, I Gusti Ayu, serta Ulfi Nadya Putri, ketiganya merupakan Staf Sumber Daya dan Administrasi (SDA).
Ditambahkan, dengan Apliaksi ERP ini, semua proses kerja dari semua unit terintegrasi dalam satu sistem, sehingga bisa lebih cepat dan dapat dimonitor melalui dashboard secara cepat dan realtime. ERP membuat pekerjaan lebih mudah dan cepat karena hal yang sebelumnya dikerjakan manual, kini bisa dikerjakan secara otomatis. Dengan aplikasi ERP dan Naskah Dinas Elektronik (NDE), juga bisa menggurangi penggunaan kertas, di mana hal ini sejalan dengan semangat go green melalui kebijakan clean desk policy.
Selain ERP, BAKTI juga berhasil membangun sistem aplikasi layanan berbasis online melalui aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI) BAKTI (www.pasti.baktikominfo.id). Melalui aplikasi ini, pengajuan permohonan akses internet, BTS, satelit dan fiber optik bisa dilakukan secara online. “Aplikasi ini disediakan untuk mempermudah permohonan dari masyarakat di mana pun kepada kami. Masyarakat termasuk pemerintah daerah yang ada di 3T, bisa lebih mudah untuk mengajukan usulannya, sekaligus dapat memantau setiap tahapan pengajuan melalui sistem online,” ujarnya.
Tak hanya membangun jaringan, BAKTI juga banyak berperan mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi digital melalui kerja sama dengan instansi terkait lain. Setelah infrastruktur terbangun, sejak tahun awal 2015, BAKTI juga mulai mengembangkan ekosistemnya. Termasuk memberikan bantuan sarana pra sarana berupa hardware atau gadget ke sekolah-sekolah, kantor pemerintah, Puskesmas, dan lembaga lain di daerah-daerah perbatasan.
Terkait ekonomi digital, BAKTI Kemkominfo di antaranya meluncurkan Digitalisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Dalam hal ini BAKTI berkerja sama dengan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP) serta kolaborasi dengan lembaga lain. Hal ini tak lepas dari ketersediaan infrastruktur digital yang dihadirkan, terutama di daerah 3T. “Dalam pengembangan ekosistem ekonomi digital ini, kami berperan dalam hal pemerataan infrastruktur telekomunikasi. BAKTI berperan untuk men-support digitalisasi pembiayaan UMi melalui pemerataan konektivitas telekomunikasi dan informasi,” ujarnya.
Penyaluran pembiayaan UMi merupakan kolaborasi program pemerintah di sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata. Selain Kementerian Keuangan, penyaluran juga didukung instansi lain, seperti Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UKM, dal lainnya. Pembiayaan UMi ditujukan sebagai salah satu instrumen Pemerintah untuk mewujudkan keadilan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.
“Tujuannya juga untuk meningkatkan inklusi digital finansial kepada masyarakat di daerah-daerah dengan membangun ekosistem digital menuju cashless transaction bagi debitur dengan membangun disbursement system. Sistem disbursement merupakan sistem yang dipergunakan untuk menyalurkan dana dari suatu sumber menuju satu atau lebih penerima (one to many) dalam bentuk uang elektronik. Dalam hal ini BAKTI mengintegrasikan sistem rekening di Bank dengan Koperasi, untuk memudahkan penyaluran pembiayaan secara cashless. Melalui digitalisasi penyaluran pembiayaan, debitur yang memilih metode cashless dapat memanfaatkan platform dan teknologi Uang Elektronik (UNIK). Dengan demikian, dapat memudahkan debitur Pembiayaan UMi dalam melakukan transaksi usaha secara cashless, serta menyediakan market place untuk usaha mikro di era digital ekonomi ini,” ujarnya. (AC)
