Jakarta,Itwoks-Kementerian Kominfo membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan atau konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Informatika mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity.
Sebagaimana diungkapkan Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu dalam keterangan tertulisnya hari ini (18/3), konsultasi publik ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya terkait peran serta masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
Disebutkan, RPM tersebut disusun dalam implementasi pengendalian alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui identifikasi International Mobile Equipment Identity, sehingga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity perlu disesuaikan.
Adapun hal-hal yang dilakukan perubahan atau penyesuaian dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 dalam RPM tersebut antara lain:
a. Penyesuaiaan beberapa definisi yaitu Sistem Informasi Industri Nasional, Equipment Identity Register (EIR), Central Equipment Identity Register (CEIR), Daftar Putih dan Daftar Hitam
b. Perubahan Pasal 3 mengatur:
1) Setiap Penyelenggara wajib mengidentifikasi IMEI Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebelumdiberikan akses layanan jaringan bergerak seluler;
2) Identifikasi dilakukan dengan melakukan verifikasi data identitas perangkat dengan EIR;
3) Data Identitas Perangkat yang telah terverifikasi selanjutnya disimpan dibasis data perangkat EIR tiap penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai Daftar IMEI yang sudah di-pairing; dan
4) Daftar IMEI yang sudah di-pairing dapat diberikan akses layanan jaringan bergerak seluler.
c. Perubahan Pasal 4 mengatur, Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang:
1) diberikan akses jaringan bergerak seluler; dan
2) dikenakan pembatasan akses jaringan bergerak seluler.
d. Perubahan Pasal 5 mengatur, penyelenggara wajib menyediakansistem yang memiliki kemampuan untuk memberikan akses maupun melakukan pembatasan aksesjaringan bergerak seluler berupa perangkat EIR dan CEIR.
e. Perubahan Pasal 6 mengatur, penyelenggara wajib menyampaikan Identitas perangkat pengguna yang sudah terhubung pada jaringan penyelenggara untuk di daftarkan sebagai Daftar Putih.
f. Perubahan Pasal 7 mengatur, Penyelenggara wajib melakukan pembatasan akses jaringan bergerak seluler bagi IMEI Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang masuk dalam Daftar Hitam.
g. Perubahan Pasal 11 mengatur, Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan data dan informasiyang dikirim dari atau ke SIBINA dan/atau CEIR.
h. Perubahan Pasal 13 terkait Ketentuan lebih lanjut mengenaitata cara pemberian akses jaringan bergerak seluler, pembatasan akses jaringan bergerak seluler dan standar pelayanan Customer Care oleh Penyelenggaraditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Bagi masyarakat atau publik yang memberi masukan dan tanggapannya terhadap RPM mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity dapat disampaikan melalui email. Di antaranya ke alamat email: fauz001@kominfo.go.id,dimas_yanuarsyah@postel.go.id, roffi_hafizh@postel.go.id, dan siti_n@postel.go.id dari tanggal 18 s.d. 25 Maret 2020. (AC)
