(Plt) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud, Muhammad Hasan Chabibie dalam diskusi virtual, Selasa, 29/9, mengatakan pemberian kuota internet gratis kepada peserta didik dilatarbelakangi kebutuhan data yang luar biasa selama pandemi.
Mengutip survey yang dilakukan UNICEF di bulan Mei – Juni 2020, Hasan Chabibie mengungkap, 62 persen responden butuh bantuan kuota internet. Keterbatasan data ini kemudian dicarikan solusi dengan bantuan kuota internet pendidikan
Ia menjelaskan bahwa bantuan pemberian kuota internet gratis ditujukan kepada peserta didik di jenjang sekolah, para guru, dosen dan juga mahasiswa yang sama-sama terdampak akibat pandemi dalam urusan belajar mengajar.
Untuk itu, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp7,2 triliun untuk program bantuan kuota internet gratis bagi masyarakat Indonesia dengan persyaratan yang cukup mudah.
“Kita buat semudah mungkin persyaratannya. Yang penting nama dari adik-adik kita atau mahasiswa, dosen, guru itu ada dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan) atau pangkalan data Dikti. Itu mekanisme resmi pendaftaran di Kemendikbud,” ujar Hasan Chabibie.
“Setelah nomor itu terdaftar di Dapodik atau pangkalan data Dikti, kami lakukan verifikasi dan validasi terkait dengan kebenaran nomor tersebut yang dilakukan pihak sekolah atau operator seluler,” sambungnya.
Hasan Chabibie mengatakan bahwa pemberian bantuan kuota internet gratis tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan agar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan data internet untuk proses belajar mengajar.
“Kenapa persyaratan ini kami perlu agak teliti? Karena ini uang negara. Ini uang APBN jangan sampai kita salah sasaran. Jangan sampai kita isi ke nomor yang tidak bisa di inject. Jangan sampai kita berikan ke nomor yang tidak ada hubungan apa pun dengan peserta didik,” ujarnya.
Telkomsel sebagai salah satu operator seluler menyatakan turut mendukung penuh program pemberian kuota internet gratis bagi pendidikan kata Dharma Simorangkir, SVP Enterprise Telkomsel.
Ia menjelaskan, Telkomsel juga memastikan bahwa setiap nomor telepon yang akan diberikan bantuan tepat sasaran dengan melakukan proses verifikasi dan validasi yang ketat.
“Jumlah data yang kami terima sangat besar, tapi
semua sudah kami lakukan secara otomatis dari sistem ke sistem. Dari server
kementerian itu langsung diproses oleh sistem kami jadi tidak ada campur tangan
orang. Jadi langsung dari mesin ke mesin sehingga prosesnya bisa langsung
dilakukan,” tambahnya.
