Dalam Rapat Terbatas tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang digelar di Istana Merdeka, Selasa (5/1), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menugaskan Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun ulang Sistem Perlindungan Sosial yang mencakup bantuan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat dengan persyaratan tertentu tanpa mereka harus membayar iuran serta jaminan sosial yang diperoleh setiap anggota masyarakat sepanjang mereka ikut serta membayar iuran.
Baca: Akurasi Data Penerima Bansos Tunai Covid-19 Jadi Perhatian KPK
“Tetapi, kita tahu persis bahwa tidak semua warga negara Indonesia, semua penduduk Indonesia, punya kemampuan yang sama dalam hal jaminan sosial dan juga dalam hal untuk memperoleh atau tidak memperoleh bantuan sosial. Jadi, ke depan, kita susun kembali, kita rancang ulang, kita desain hal-hal yang sudah kita laksanakan hari ini, untuk kita integrasikan sedemikian rupa,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangan pers di Kompleks Istana Merdeka.
Baca: Pos Indonesia Optimalkan Digitalisasi untuk Penyaluran Bantuan Sosial Tunai 2021
Salah satu aspek terpenting yang harus dibenahi adalah akurasi data penerima bantuan sosial untuk memastikan efektivitas penyaluran bantuan sosial dan juga penyaluran jaminan sosial. Transformasi digital sangat penting untuk memastikan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan penyaluran bantuan sosial, mengingat 55 persen rumah tangga mengandalkan bantuan pemerintah untuk mengatasi kerawanan pangan selama pandemi Covid-19.
“Jadi, data adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari dan menjadi faktor terpenting di dalam melaksanakan perlindungan sosial melalui program-program bantuan sosial. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang akan segera kita laksanakan dalam waktu dekat ini, time frame-nya sudah dibuat oleh Bappenas sampai dengan tahun 2024,” ujar Suharso.
Baca: Presiden Joko Widodo Luncurkan Program Bantuan Tunai se-Indonesia tahun 2021
“Kita akan membuat sedemikian rupa, beberapa program bantuan sosial yang selama ini banyak atau berada di kementerian lembaga, akan kita coba susun kembali agar menjadi efektif dan bisa kita satu padukan, kita kumpulkan, untuk jadi hanya beberapa program strategis dalam rangka bantuan sosial,” tambahnya.
