ItWorks.id- Dunia usaha Indonesia tengah menghadapi babak baru. Perubahan regulasi yang semakin cepat dan kompleks menuntut perusahaan tidak sekadar patuh terhadap aturan, tetapi juga mampu membaca arah perubahan sebagai bagian dari strategi bisnis.
Di tengah ambisi Indonesia memperkuat posisi sebagai tujuan investasi, pemerintah terus melakukan pembenahan regulasi di berbagai sektor. Ketenagakerjaan, perdagangan karbon, hingga investasi asing menjadi sejumlah bidang yang mengalami perkembangan signifikan.
Bagi pelaku usaha, perubahan tersebut tentu membawa peluang. Namun, di sisi lain, muncul tantangan baru dalam menyusun struktur operasional, mengelola risiko, dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan bisnis.Persoalannya, perubahan regulasi sering kali tidak berdiri sendiri. Satu aturan dapat berdampak pada kontrak bisnis, perpajakan, keuangan, hingga hubungan dengan mitra usaha. Karena itu, pendekatan hukum yang hanya melihat satu aspek menjadi semakin kurang memadai.
Kepatuhan yang Tak Lagi Sederhana
Salah satu contoh terlihat dari perubahan ketentuan mengenai alih daya (outsourcing) yang diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan pada April 2026. Aturan baru tersebut membatasi praktik alih daya pada kategori jasa tertentu. Di saat yang sama, tanggung jawab pemenuhan hak pekerja juga menjadi perhatian perusahaan pengguna jasa, tidak hanya penyedia jasa alih daya.
Perubahan ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak cukup diselesaikan melalui perspektif hukum semata. Perusahaan perlu meninjau kembali kontrak dengan vendor, pembagian tanggung jawab, serta potensi risiko operasional yang muncul.“Lingkungan regulasi Indonesia berkembang sejalan dengan ambisi negara ini. Hal tersebut menciptakan peluang sekaligus kompleksitas bagi pelaku usaha,” ujar Stefanus Brian Audyanto, Managing Partner Deloitte Legal Indonesia dalam keterangan tertulis yang dirilis, belum lama ini, .
Menurut Brian, sejumlah perubahan besar terjadi secara bersamaan. Masing-masing memiliki batas waktu kepatuhan dan berdampak pada lebih dari satu bagian perusahaan.
Tantangan serupa juga terlihat dalam perkembangan pasar karbon Indonesia. Perubahan ketentuan perdagangan karbon oleh Kementerian Kehutanan tidak hanya berkaitan dengan regulasi lingkungan, tetapi juga beririsan dengan aspek pajak dan transaksi lintas negara. Artinya, perusahaan yang ingin memanfaatkan peluang pasar karbon perlu memahami persoalan secara lebih menyeluruh. Keahlian hukum, perpajakan, audit, dan strategi bisnis tidak bisa lagi berjalan dalam ruang yang sepenuhnya terpisah.
Mengakhiri Sekat Antarpenasihat
Selama ini, perusahaan lazim menggunakan penasihat hukum untuk menangani persoalan regulasi, sementara urusan pajak, keuangan, dan strategi bisnis ditangani oleh konsultan berbeda. Model tersebut tentu memiliki kelebihan. Namun, ketika persoalan bisnis semakin kompleks, koordinasi antarpenasihat dapat menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan sudut pandang, waktu penyelesaian, dan rekomendasi berpotensi memperlambat pengambilan keputusan.
Di sinilah pendekatan multidisipliner menjadi relevan. Melalui model ini, keahlian hukum, perpajakan, audit, teknologi, dan bisnis dipadukan sejak awal. Tujuannya bukan sekadar menyelesaikan persoalan hukum, melainkan menghadirkan solusi yang lebih utuh terhadap kebutuhan perusahaan.
Pengalaman Deloitte dalam restrukturisasi korporasi grup minyak dan gas di Indonesia menjadi salah satu gambaran. Dalam proyek tersebut, perusahaan membutuhkan integrasi lebih dari 10 entitas anak ke dalam entitas utama di bidang perdagangan dan distribusi bahan bakar hilir.
Dengan tenggat waktu yang ketat serta regulasi sektoral yang kompleks, Deloitte mengerahkan tim yang mencakup Hukum, Pajak, Strategi & Restrukturisasi, Transformasi & Teknologi, serta Audit.
Pendekatan terintegrasi tersebut memungkinkan proses integrasi entitas anak diselesaikan sesuai jadwal dan menghasilkan struktur korporasi yang lebih sederhana bagi bisnis hilir, tanpa kendala kepatuhan.“Perusahaan tidak menghadapi tantangan mereka sebagai persoalan hukum, pajak, atau bisnis yang terpisah. Mereka mengalaminya sebagai satu persoalan yang perlu segera diselesaikan,” kata Brian.
Pernyataan ini menegaskan satu hal penting: perusahaan membutuhkan solusi, bukan sekadar kumpulan nasihat dari berbagai bidang.
Regulasi sebagai Keunggulan Kompetitif
Perubahan cara memberikan nasihat profesional tersebut sejalan dengan kebutuhan dunia usaha yang semakin dinamis.Dalam proyek infrastruktur, misalnya, aspek hukum, regulasi, keuangan, dan komersial saling berkaitan. Hal ini terlihat pada proyek pelabuhan, bandara, jalan tol, perkeretaapian, penyediaan air minum, hingga fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy).
Deloitte Legal menyebut timnya yang terdiri atas lebih dari 45 konsultan telah terlibat dalam sekitar separuh proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta proyek infrastruktur di Indonesia.
Keterlibatan dalam proyek-proyek tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal atau kecanggihan teknologi. Pemahaman terhadap regulasi dan kemampuan mengintegrasikan berbagai aspek bisnis juga menjadi faktor penting.
Pada akhirnya, perusahaan perlu mengubah cara pandang terhadap kepatuhan. Kepatuhan tidak seharusnya ditempatkan sebagai pekerjaan administratif yang baru dilakukan setelah keputusan bisnis diambil. Sebaliknya, pemahaman regulasi perlu menjadi bagian dari proses perencanaan sejak awal.“Perusahaan yang mampu berkembang di Indonesia adalah perusahaan yang melihat pemahaman terhadap regulasi sebagai keunggulan kompetitif, bukan sekadar kewajiban kepatuhan,” tutur Brian.
Pandangan tersebut relevan di tengah meningkatnya kompleksitas investasi, termasuk bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan lintas negara.Dengan memahami aspek hukum, pajak, komersial, dan operasional secara bersamaan, perusahaan dapat mengambil keputusan dengan lebih percaya diri sekaligus mengantisipasi risiko yang mungkin muncul.
Bagi Indonesia, perubahan regulasi merupakan bagian dari proses membangun ekosistem investasi yang semakin matang. Bagi perusahaan, tantangannya adalah bagaimana menerjemahkan perubahan tersebut menjadi strategi bisnis yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan.
Sebab, dalam lingkungan usaha yang terus bergerak, perusahaan yang paling siap bukan semata-mata mereka yang paling cepat mematuhi aturan, melainkan mereka yang mampu memahami arah perubahan dan menjadikannya sebagai pijakan untuk tumbuh.
